Harga bahan bakar minyak (BBM) memang belum resmi naik. Kendati demikian, harga sejumlah sembilan bahan pokok (sembako) justru menelikung atau selangkah lebih maju naik mendahului kenaikan harga BBM.

Hampir seluruh pasar tradisional di Kalbar semua jenis komoditi sembako meroket naik. Tak terpungkiri, ini sebuah fakta klasik, di mana hampir setiap wacana kenaikan gaji PNS hingga kenaikan harga BBM, serta merta ditelikung oleh kenaikan harga sembako. Bahkan sejumlah warga dan pedagang barang tentu mengklaim kondisi ini dampak dari rencana kenaikan harga BBM.

Pertanyaan kita, jika situasi sudah begini, di mana peran pemerintah daerah kita?  

Pengalaman selalu mengajarkan kepada kita menjelang hari raya maupun rencana kenaikan BBM bahwa dipastikan diikuti, dibarengi, bahkan didahului oleh kenaikan harga sembako.

Pemerintah daerah seperti hilang akal bagaimana mencari obat mujarab menurunkan harga sembako yang telah terlanjur naik. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerah hanya bisa melakukan operasi pasar di sejumlah daerah, memantau perkembangan harga, tetapi tidak bisa mengambil sikap kebijakan menurunkan harga.

Padahal sejumlah harga bahan pokok merambat naik di berbagai daerah menjelang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan yang terjadi, rata-rata hampir sebesar 30-50 persen di sembilan bahan pokok utama.

Pemerintah harusnya tetap fokus dalam menjaga stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat. Jika memang tidak ada hubungannya kenaikan BBM, seharusnya kenaikan bahan pokok tidak perlu terjadi di banyak daerah.

Jika hal ini dibiarkan terus menerus akan banyak sekali spekulan yang memanfaatkan kondisi keresahan konsumen dengan menimbun pangan pokok untuk meraih keuntungan dan di sisi lain menaikkan harga kepada konsumen. Pemerintah juga tidak boleh menutup mata atas kondisi kenaikan ini, harus bergerak cepat dan antisipatif.

Untuk itu diperlukan sejumlah langkah khusus agar situasi ini tidak berlanjut. Dan dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan intervensi langsung pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga yang terjadi.

Mekanisme intervensi pemerintah dalam meredam spekulan ini bisa secara tegas dilakukan dengan memberikan sanksi bagi pedagang dan distributor yang sengaja menaikkan harga-harga barang. Misalnya dengan mencabut izin usaha dan lain-lain.

Sebab, jika harga yang digerakkan naik oleh para spekulan, yaitu pedagang besar dan distributor ini bisa dipaksa menurunkan harga tersebut, akan berdampak pada harga jual para pengecer menjadi lebih murah mengikuti harga distributor.

Sehingga kebutuhan barang pokok yang dibeli konsumen bisa kembali ke harga normal. Dalam kaitan ini intervensi pemerintah menunjukkan adanya keberpihakan kepada masyarakat dengan cara perlindungan terhadap konsumen.

Sedangkan dalam mendorong turunnya harga kebutuhan pokok tersebut jika pemerintah hanya melakukannya dengan Operasi Pasar atau Pasar Murah saja seperti kebiasaan selama ini dipastikan tidak akan efektif. Karena, di sisi lain juga tergantung dari ketersediaan pasokan komoditas kebutuhan bahan pokok juga terbatas.

Untuk itu, pemerintah tetap bertanggungjawab membenahi sistem logistik dan distribusi yang selama ini juga menjadi kendala yang belum tuntas diselesaikan. Sehingga terjadi disparitas harga-harga antar daerah atau pulau di Indonesia bisa diminimalisir.

 

Pemprov Kalbar terus mendorong adanya iklim ekonomi kreatif di lingkungan masyarakat. Salah satunya, pemerintah ikut serta memasarkan produk unggulan Kalbar melalui pameran yang akan digelar Dinas Koperasi dan UMKM bekerjasama dengan Pemprov dan Pemkot Pontianak.
“Tiga instansi ini berkomitmen secara nyata mendorong perkembangan ekonomi lokal melalui pameran, dimana dalam pameran itu, para pelaku usaha bisa mempromosikan produk mereka secara langsung,” kata Kepala PLT Dinas Koperasi dan UMKM Syahaldin Husman, belum lama.
Rencananya pameran akan digelar pada 11- 15 April mendatang di Pontianak Convention Center (PCC). Nantinya para pelaku usaha akan memamerkan produk secara langsung. Mulai dari kerajinan sampai kuliner. Menariknya, pameran ini akan diikuti dari beberapa produk dari luar Kalbar.
“Rencananya pameran ini akan dibuka secara langsung oleh Menteri Koperasi dan UMKM,” jelasnya.
Sambungnya, ajang pameran juga selain mempromosikan produk, juga merupakan suatu wahana bagi para pelaku usaha untuk saling berinteraksi antara pelaku usaha dan pemerintah. Sekaligus berharap produk yang dihasilkan bisa dipromosikan ke luar Kalbar. Begitu juga sebaliknya, produk dari daerah lain bisa dipromosikan di Kalbar. Selanjutnya, para pelaku usaha bisa berinovasi. Jika di daerah ada potensi produk yang mirip dengan pelaku UKM dari daerah luar, secara langsung bisa disinergikan.
 “Melalui pameran ini kita berharap ada interaksi dan komunikasi intern dengan pelaku usaha sehingga akan meningkatkan wawasan dan volume penjualan antar pelaku usaha,” harapnya.
Selain produk kerajinan dan kuliner, ada juga stand koperasi jasa keuangan yang memamerkan produk binaan untuk dipasarkan. “Kalau mereka tertarik untuk menjadi anggota, maka akan diberikan kemudahan yang diberikan koperasi kepada anggotanya terutama dalam memenuhi kebutuhan permodalan,”katanya.

 

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kalbar mengaku prihatin dengan sikap pemerintah belum memperhatikan pembangunan terminal angkutan barang. Padahal keberadaan terminal tersebut bisa difungsikan untuk mengangkut beragam jenis barang yang dibutuhkan masyarakat.
“Untuk itu, terminal angkutan barang sangat dibutuhkan untuk kelancaran mobilitas pendistribusian barang,” kata Sekretaris Organda Kalbar, Manaf Mufty.
Ia mengatakan terminal angkutan barang di kabupaten/kota semuanya tidak ada. Justru yang ada hanya terminal angkutan orang. Buktinya di Pontianak sejumlah truk yang parkir di sepanjang Jalan Pak Kasih (Pelabuhan) sehingga memakan ruas yang akibatnya menimbulkan kemacetan.
“Saya berharap kepada kepala daerah dapat memikirkan hal ini dengan membangun terminal angkutan barang. Karena terminal tersebut merupakan suatu sarana untuk mengangkut bahan kebutuhan sehari-hari masyarakat,” jelasnya.
Hal yang serupa juga diungkapkan Pengamat ekonomi Untan, Ali Nasrun mengatakan,  untuk menjaga kestabilan ekonomi dipengaruhi mobilisasi sistem angkut barang. Yakni untuk tujuan kelancaran dan biaya transportasi. Kelancaran pendistribusian barang sangat dibutuhkan keberadaannya. Sehingga dibutuhkan ruang bongkar muat yang jelas, sehingga arus barang bisa lebih cepat sampai ke masyarakat.

Peresmian
Direktur Operasi Telkomvision. Aris Hartono saat meresmikan Griya Telkomvision Kalbar FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

 

Direktur Operasi Telkomvision, Aris Hartono mengaku tidak pernah menyangka upaya program Telkomvision yang sudah dilakukan di Kalbar telah merambah di 14 kabupaten/kota di Kalbar.

 “Ini awal dari sebuah usaha, dan usaha ini telah menghasilkan hasil yang maksimal, dan kini, Telkomvision telah mengudara di 14 kabupaten/kota,” kata Aris Hartono, Senin (2/4) saat meresmikan Griya Telkomvision Kalbar.

Dikatakan olehnya, tujuan didiresmikannya Griya Telkomvision ini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada para pelangga Telkom, dan mendekatkan diri kepada pelanggan, agar para pelanggan lebih mudah datang untuk melakukan klaim, jika terjadi gangguan dan keprluan lainnya.

“Kita berupaya memperluas distribusi channel Yes TV, dan kunci keberhasilan dalam distrubusi pasar adalah dengan memperluas jaringan distribusi,” jelasnya.

Saat ini, pihaknya sedang memfokuskan diri di media, dan Telkomvision dengan chanel Yes TV merupakan salah satu program unggulan sedang gencar menggarap pelanggan baru, terutama pelanggan Telkom Grup (Telkom dan Telkomsel) di Kalimantan.

“Saat ini, Telkom sudah betul-betul masuk bisnis PTP, dan kita yakin, kita akan jadi yang terbesar, karena, kita memiliki pelanggan Telkom, baik yang aktif, maupun yang non aktif,” ujarnya.

Telkomvision bebas, dan dapat dipasangkan dimana saja, dan asal ada lokasi kosong, dengan ruang terbuka. Bahkan Telkomvision dapat menjangkau seluruh Indonesia, dan  dunai. Menariknya, Telkomvision menjadi pemersatu antar bangsa.

“Dengan diresmikannya Griya Telkomvision ini, juga akan membuka lapangan kerja, dan memunculkan peluang bisnis baru di Kalbar,”harapnya.