“Kita akan mengadakan bimtek di tingkat PPK dengan menghadirkan dua orang anggota PPS dan tiga orang KPPS, untuk menyukseskan pemilukada Melawi,” kata anggota KPU Melawi, Pdt Lengson Kana, di ruangannya, Jum’at (7/5) kemarin.
“Kita akan mengadakan bimtek di tingkat PPK dengan menghadirkan dua orang anggota PPS dan tiga orang KPPS, untuk menyukseskan pemilukada Melawi,” kata anggota KPU Melawi, Pdt Lengson Kana, di ruangannya, Jum’at (7/5) kemarin.
Lebih lanjut Lengson mengungkapkan, acara bimtek tersebut akan dimulai pada 11-14 Mei 2010. Dimana, seluruh anggota KPU Melawi akan terjun langsung ke setiap PPK untuk memonitoring pelaksanaan bimtek tersebut. Selain itu pula, sosialisasi ini merupakan implementasi dari peraturan KPU Nomor 72 dan 73 Tahun 2009. “Seluruh anggota KPU Melawi akan turun langsung dalam acara tersebut, dan kami sudah membagi wilayah dan jadwal untuk setiap anggota KPU, namun sebenarnya gawai ini merupakan gawai tingkat PPK dan tidak menutup kemungkinan kita juga akan memberikan materi jika memang diminta dan diperlukan,” bebernya.Pelaksanaan bimtek dibagi menjadi enam zona, dengan dimonitoring secara langsung oleh KPU Melawi. Dimana untuk daerah Kecamatan Belimbing dan Belimbing Hulu, akan dimonitoring oleh Ketua KPU Melawi Julita. Sedangkan untuk Kecamatan Tanah Pinoh dan Tanah Pinoh Barat, akan ditangani oleh Cristian Amon. Sedangkan di Kecamatan Ella Hilir dan Menukung, Hutapiadi. Selanjutnya, di Kecamatan Pinoh Utara dan Pinoh Selatan, dibawah koordinator Am Sadrie. “Sedangkan saya sendiri akan memonitoring untuk Kecamatan Sokan dan Sayan. Sedangkan untuk Kota Nanga Pinoh, kita semua anggota KPU Melawi terlibat langsung,” terangnya.
Adapun tujuan dari pelaksanaan bimtek ditingkat PPK tersebut, jelasnya, agar peserta bimtek ditingkat PPS dan KPPS dapat memahami tata cara penyelenggaraan pemilukada di lapangan dengan melihat sejumlah item kebutuhan logistik, serta proses dari pemungutan suara hingga penghitungan perolehan suara pada hari pelaksanaan.
Bahkan tidak hanya itu saja, terang Lengson Kana, bimtek ini juga bertujuan untuk mencegah kesalahan dari pihak penyelenggara ditingkat bawah saat menyelanggarakan pesta akbar demokrasi rakyat ini. “Agar ditingkat PPS dan KPPS, memahami akan tugas dan fungsinya sebagai penyelanggara, yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pemilukada, sehingga dapat berjalan secara lancar dan sukses,” harapnya.
Ditanya masalah DPT Melawi, Lengsong menerangkan, masyarakat yang sudah masuk dalam DPT tersebut merupakan masyarakat yang mempunyai hak untuk memberikan suaranya pada pemilukada nanti. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak masuk dalam DPT tersebut, Lengson mengaku tidak bisa memberikan hak suaranya. “Jika tidak masuk DPT, maka tidak bisa mencoblos pada pemilukada nanti. Dan ini tidak ada solusi yang dapat diberikan, misalnya dengan membawa KTP atau yang lainnya. Karena data DPT tersebut, jauh-jauh hari sudah dilakukan pendataan dan pemutahiran,” kata Lengson Kana.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
