Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar hingga kini dapat dikatakan masih kosong pasca pensiunnya H Syakirman. Untuk menghandle tugas-tugas Sekda, selama ini masih dipegang oleh MH Munsin sebagai pelaksana tugas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar hingga kini dapat dikatakan masih kosong pasca pensiunnya H Syakirman. Untuk menghandle tugas-tugas Sekda, selama ini masih dipegang oleh MH Munsin sebagai pelaksana tugas.
Persoalannya, bukan masalah kosong atau pelaksana tugas. Yang ditunggu masyarakat Kalbar tentu siapa gerangan Sekda definitif itu.
Sejauh ini, Gubernur Kalbar, Cornelis memang sudah mengusulkan tiga nama kepada Menteri Dalam Negeri, Gemawan Fauzi. Dari ketiga nama yang diajukan Gubernur tersebut, Kementrian Dalam Negeri menimbang, menyeleksi dan milih satu nama yang kelak ditetapkan sebagai Sekda.
Jadi Kemendagri sudah punya kriteria baku, tentu tidak melupakan pertimbangan lain dalam menentukan figur yang cocok sebagai Sekda Kalbar. Biasanya, nama yang muncul kadang jauh dari harapan masyarakat.
Mungkin itu juga yang menjadi alasan mengapa Gubernur Cornelis tidak mau membocorkan siapa ketiga figur yang diajukan ke Mendagri tersebut. Ia tidak mau ada polemik seperti kasus Sekda Kabupaten Kubu Raya yang sempat ramai di masyarakat.
Karenanya, Gubernur terkesan hati-hati dan tidak mau berkomentar jauh tentang calon Sekda yang akan menghidupkan mesin di pemerintahannya.
Alasan Cornelis memang masuk akal. Dia merasa tidak etis membicarakan ketiga figur atau kandidat Sekda, karena bisa membunuh karier PNS seseorang, apalagi kalau sampai tidak mendapat persetujuan.
Sikap hati-hati Gubernur justru membuat kita semua bertanya-tanya. Sebab mengetahui figur Sekda itu adalah hal publik. Artinya, kita bisa ikut menilai walau sebatas opini di masyarakat, maupun lewat media.
Tapi kembali lagi, Gubernur tentu punya alasan lain, dia tahu betul siapa saja PNS yang dianggap bisa bekerja sebagai tim di Pemerintahan yang dia pimpin. Dia butuh orang yang betul-betul punya kemampuan, bukan hanya sekedar loyal dan membantu, tapi kemampuan manajerial sangat bermanfaat bagi Gubernur dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Terlebih kemampuan menterjemahkan visi misi dan program kerja Gubernur. Sebab semua PNS pintar, tapi tidak semuanya bisa bekerja sebagai team work yang baik, yang solid dan yang harmonis dengan pimpinannya.
Sebab dia harus bisa mengabungkan kekuatan birokrat dan politik. Di negeri ini, kebijakan tidak bisa dipisahkan dengan politik. Sebab politiklah yang berperan penting dalam menentukan kebijakan yang dibuat dan dijalankan itu.
Nah, itulah yang membuat kita semua penasaran dan menunggu siapakah gerangan Sekda definitif tersebut?
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
