Awal pekan kemarin kembali Gubernur Kalbar Cornelis melunching pembangunan jalan di sepanjang perbatasan di wilayah Kabupaten Sintang dan Melawi. Beberapa bulan lalu lunching pembangunan jalan juga dilakukan Gubernur Cornelis di perbatasan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dua daerah tersebut memang menjadi perhatian Gubernur, karena sebelumnya pembangunan diarahkan ke Kabupaten Sambas, Bengkayang dan Sanggau.
Tak sedikit dana yang dikucurkan untuk jalan tembus perbatasan tersebut yakni yang berasal dari APBD 2011 dan juga Dana Perimbangan Infrastruktur Daerah (DPID) 2011 yang nilainya ratusan miliar.
Dari tiga kabupaten yang berada di wilayah timur Kalbar tersebut, telah dialokasikan dana yang masing-masing untuk Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp.71 miliar lebih, Kabupaten Melawi Rp.50 miliar lebih dan Sintang Rp.30 miliar lebih yang kesemuanya untuk infrastruktur jalan.
Dana yang dikucurkan untuk tahun 2011 tersebut masih akan berlanjut di tahun selanjutnya, karena ditargetkan jalan perbatasan antar negara, dan juga jalan pararel perbatasan yang juga masuk di kabupaten di wilayah timur perbatasan akan rampung seluruhnya pada tahun 2018.
Pembangunan perbatasan itu membuktikan bahwa pemerintahan Gubernur Cornelis tidak membeda-bedakan pembangunan. Tidak ada anak tiri dalam memperhatikan pembangunan, semuanya sama. Oleh karena itu, setiap daerah yang masih menjadi wilayah Kalimantan Barat wajib diperhatikan dan dibangun.
Cuma persoalannya, dana untuk menindaklanjuti kebijakan itu sangat terbatas. Karenanya, ada prioritas. Tapi pada akhirnya semua akan terbangun. Target jalan mulus di sepanjang perbatasan hingga 2018. itu artinya, memang ada daerah-daerah yang belum mendapat kesempatan. Tapi sebagai warga bangsa, tetaplah bersabar karena kedepannya pastilah mendapat jatah pembangunan. Terutama pembangunan jalan pararel di sepanjang koridor perbatasan.
Jalan pararel ini penting selain memudahkan akses masyarakat, juga untuk menjaga keuntuhan wilayah NKRI. Sebab dengan adanya jalan pararel maka semua pihak, utamanya TNI selaku penjaga teritorial di sepanjang perbatasan bisa mengontrolnya.
Selain dana dari APBD Provisni Kalbar, jalan-jalan yang masuk dalam jalan pararel perbatasan yang sejak tahun 2011 sudah masuk menjadi jalan prioritas nasional akan mendapat dana khusus dari pemerintah pusat, dan untuk mengupayakannya hal tersebut bukanlah hal yang mudah, sehingga semakin meyakinkan bahwa tidak ada nama atau penyebutan anak tiri untuk kabupaten/kota di Kalbar.
Di beberapa daerah waspada DBD....
Itukan penyakit musiman...?
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
