Pemerintah Provinsi Kalbar, Rabu (6/4) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012.
Musrenbang Kalbar dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, dan dihadiri oleh Staf Ahli Mendagri, Bidang Pembangunan, Koesnan M Halim, Direktur Bidang Industri Iptek dan BUMN Bappenas RI, Mesdin Kornelis Simarmata, para Bupati dan Walikota se Kalbar.
Meski dihadiri semua kepala daerah bukan berarti Musrembang berhasil. Nyatanya pembangunan yang disampaikan dalam Musrembang mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi hasilnya selalu beda. Jauh dari apa yang diharapkan masyarakat di tingkat desa.
Itu karena peserta di dalam Musrembang punya kepentingan induvidu dan kelompok memanfaatkan anggaran daerah juga uang rakyat juga. Tidak percaya, boleh dicek. Hasil keputusan Musrembang tingkat desa dan kecamatan bisa berubah jika di bawa ke kabupaten hasilnya beda setelah ketuk palu DPRD setiap daerah.
Ada jalan desa yang sudah disetujui Musrembang tingkat desa setelah dibawa di tingkat kabupaten yang dibangun justru jalan desa sebelah. Usut punya usut jalan di desa sebelah itu ternyata daerah tinggal anggota DPRD atau pejabat pemerintah daerah.
Bagaimana dengan anggaran lain? Seperti anggaran pelayanan publik bidang kesejahteraan, kesehatan dan lainnya. Coba dilihat dan dihitung dengan anggaran belanja langsung SKPD pemerintah daerah yang ada jumlahnya lebih besar dari anggaran untuk masyarakatnya. Uang perjalanan dinas, uang seminar, uang pajak dan uang lainnya. Belum lagi ada dana pengadaan barang, beli komputer, televisi, kursi, hingga keset kaki harganya jauh dari harga pasar. Setiap kali pengadaan pikiran pejabat berwenang bagaimana bisa difiktifkan.
Begitu juga dalam pengajuan anggaran Musrembang. Perhatikan anggaran yang diajukan SKPD jumlahnya juga hampir mirip setiap tahunnya. Karena pejabat kita disana sering copy paste dalam penyusunan anggaran.
Tidak percaya lagi, lihat saja adegan eksekutif dan legislatif dalam menyusun anggaran rakyat bisa berlangsung sebulan, setelah itu ketok palu, draf setebal hampir 500-700 halaman dengan tulisan angka-angka bisa selesai secepat itu.
Bagaimana dengan sitem pengawasan. Jawabannya lemah. siapa yang mengontrol dan mengawasi hasil Musrembang di tingkat desa sampai kabupaten. Kepala desa tentu disibukkan dengan rutinitas kerjanya. Percaya ke warga, tentu tidak ingin meninggalkan kebun dan sawahnya. Jika jabawabannya wakil rakyat.. tunggu dulu. Ini yang harus disikapi. Karena setiap kali pembahasan anggaran semua punya kepentingan. Proyek dan lainnya.
Bagaimana dengan pengawasan wartawan. Juga masih lemah. Karena kebanyakan wartawan hanya melakukan pemberitaan pandangan fraksi, pandangan akhir, sampai ketuk palu. Tidak melihat langsung bagaimana proses jalannya pembahasan anggaran. Karena selama proses itu berlangsung hanya melibatkan eksekutif dan legislatif. Tidak ada pengawasan di luar pihak itu. Begitu juga wartawan tidak melihat langsung. Bagaimana dengan lobi-lobi di dalam ruang kerja mereka. Karena itu rapat tertutup. Di lain sisi, isu Musrembang belum dianggap isu seksi bagi wartawan dalam melakukan proses liputan.
Jika sudah demikian, siapa lagi yang mengasai Musrembang agar penggunaan anggaran tepat sasaran. Perlukan kita mencari warga yang jujur tanpa dibayar setiap harinya memantau dan mengasai hasil Musrembang. Kerja yang tidak dibayar dan menguras tenaga masih menjadi barang mahal dinegeri ini.
Cara lain agar hasil Musrembang transparan dengan membahas anggaran ditempat terbuka seperti lapangan sepak bola dan disaksikan ribuan rakyat masih menjadi mimpi.
Biarkanlah malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan pemimpin kita. Apakah niatnya tulus membangun daerah atau tidak hanya malaikat lah yang tahu semuanya.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
