Hampir sebulan bangsa ini didera dengan kasus dugaan pencaplokan wilayah kedaulatan NKRI, khusus Camar Bulan di Kabupaten Sambas.
Dugaan pencaplokan ini mengundang Komisi II DPR RI. Mereka meninjau langsung ke wilayah ‘beranda’ bangsa ini.
Dugaan pencaplokan ini menurut Menkopulhukam dalam pemberitaan sejumlah media televisi telah membuat resah para anggota TNI yang berjaga-jaga di wilayah perbatasan. Dugaan ini, membuat mereka yang berada di garda terdepan seperti tak bekerja.
Jelas dugaan ini menyangkut kedaulatan bangsa. Sementara di daerah perbatasan dengan Negara jiran dijaga oleh TNI. Begitu juga dengan rakyat, isu Camar Bulan hangat dibicarakan dan membangkit rasa nasionalisme serta patriotisme. Namun rakyat juga bingung, benar atau tidak dugaan tersebut?
Seperti pada situs vivanews.com, Selasa, 18 Oktober 2011, dikabarkan Pemerintah yang diwakili Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri bertemu dengan Komisi I DPR guna membicarakan masalah batas wilayah Indonesia dan Malaysia, pada Selasa 18 Oktober 2011. Kedua pihak sepakat bahwa tidak ada pelanggaran di wilayah Camar Bulan.
Begitu juga pada situs www.surabayapost.co.id pada tanggal 18/10/2011 yang mengungkapkan hasil kunjungan Tim Panitia Kerja Perbatasan Komisi II DPR ke Camar Bulan, Sambas, Kalimantan Barat ternyata membuktikan tidak pernah ada pencaplokan.
Ketua Tim Panitia Kerja Perbatasan Komisi II DPR (bidang pemerintahan dalam negeri), Hakam Naja, menegaskan tidak adanya pergeseran patok batas wilayah Indonesia-Malaysia di Desa Camar Bulan, Sambas Kalimantan Barat. Berdasarkan penelusuran tim di lapangan, akhir pekan lalu, memang ditemukan bongkahan patok A-104 yang rusak. Patok itu berada 3 kilometer di wilayah Malaysia. Namun, sesuai dengan GPS (Global Positioning System), patok tetap berada di koordinat yang sama dengan peta sebagai yang disebutkan dalam nota kesepahaman tahun 1978 di Semarang.
Dalam situs www.republika.co.id, Anggota Panja Perbatasan Komisi II DPR Ramadhan Pohan membantah adanya pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia, terutama terkait kawasan Tanjung Datu dan Camar Bulan. Ramadhan juga menyebutkan ada kabar bohong bahwa Tanjung Datu wilayah Indonesia dicaplok Malaysia. Mereka juga melintasi wilayah Tanjung Datu sisi Malaysia.
Lantas benarkah dugaan pencaplokan yang beredar luas di masyarakat? Hal ini perlu disikapi dengan tegas sehingga masyarakat Indonesia terutama yang berada di Kalimantan Barat tidak resah dan tidak merasa dibohongi. Mafhum saja, Kalimantan Barat sebentar lagi akan menggelar pemilihan gubernur, dan salah satu kandidat yang disebut berasal dari TNI.
Tentulah perlu sikap tegas pemerintah pusat mengenai perbatasan ini. Pempus melalui Presiden atau Menteri terkait bisa menyampaikan ketegasan tentang kedaulatan bangsa ini, sehingga tidak rentan dengan isu-isu yang tidak jelas kenyataannya. Namun, semua ini juga bisa menjadi pelajaran untuk lebih membangun dan mensejahterakan ‘beranda’ bangsa yang selama ini menjadi ‘dapur’ pembangunan.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
