Di akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009 menjadi perubahan besar-besaran di tubuh legislatif. Setelah pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT), sejumlah partai mengajukan pergantian antar waktu (PAW) di lembaga legislatif.

Penonton kecewa, pelanggan kecewa atau warga kecewa adalah nukilan kalimat yang biasa kita dengar dan kita baca di media massa. Tapi membaca judul berita gubernur kecewa nampaknya agak jarang kalimat itu mampir di telinga.

Tapi memang demikianlah adanya. Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengaku kecewa. Kekecewaan itu tak ia pendam sendiri, ia mengumumkan kekecewaan itu kepada khalayak. Seperti ditulis di headline koran ini kemarin, di situ tertulis dengan kalimat judul yang jelas " Gubernur Kecewa...".

Gubernur kecewa kepada bupati di Kalbar yang tak datang saat kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 di Balai Petitih. Dari 14 kabupaten/kota di Kalbar, yang hadir Bupati Bengkayang, Ketapang, Kubu Raya dan Sambas. Sementara kepala daerah lainnya diwakili wakilnya, seperti Wakil Bupati Sekadau, Melawi, Kayong Utara, Wakil Walikota Singkawang dan Pontianak. Sedangkan Kabupaten Pontianak, Landak, dan Sintang serta Sanggau diwakili Sekretaris Daerah. Yang agak parah Kabupaten Kapuas Hulu sama sekali tidak dihadiri kepala daerah maupun sekretaris daerah.

Dari sebab musabab munculnya kekecewaan gubernur jika diamati adalah hal yang sangat logis. Sebagai kepala daerah, Gubernur berusaha menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ia taat dan patuh pada aturan dan atasan. Itu terbukti. Untuk mendapatkan mengambil DIPA itu ia datang langsung ke Istana Negara menghadap presiden. Ia mengedepankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala daerah. Tapi sikap yang diambil para bupati dan walikota justru tidak sinkron.

Para bupati dan walikota yang tidak hadir pada pertemuan tersebutlah yang barangkali dibaca gubernur sebagai sikap memandang sepele sehingga rasa kecewapun timbul. Gubernur merasa para kepala daerah yang tidak menganggap penting agenda penyerahan DIPA itu abai terhadap kepentingan rakyatnya. Demi melihat kejadian yang dirasa janggal itu, Gubernur yang kerap melontarkan ungkapan spontanitas itu sampai berujar pedas. Dengan lugas ia meminta para bupati dan walikota yang tidak hadir untuk berhenti saja sekiranya sudah capek menjadi kepala daerah.

Untuk urusan rakyat, Gubernur Cornelis memang terkenal gigih berjuang. Tak sedikit komentarnya di media massa yang menggambarkan keberpihakan mantan Bupati Landak ini pada rakyat. Tak heran pula jika atas sikapnya yang pro publik itu dia diganjar koran ini dengan predikat man of the year.

Melihat latar belakang kekecewaan Gubernur Cornelis, sebagai warga Kalbar yang merindukan pemimpin yang pro rakyat tentu kita mafkhum, bangga malah. Kita justru berharap sikap gubernur yang tegas ini bisa di follow up-i dengan tindakan yang lebih konkrit. Kita tak ingin kekecewaan gubernur tidak hanya menjadi gerundelan politik sesaat.

Tidak mudah memang buat Gubernur Cornelis untuk merealisasikan harapan kita. Untuk menyakinkan dan mengajak para bupati dan walikota agar menomorsatukan kepentingan rakyat jalannya tidak mudah. Gubernur, bupati atau walikota mereka hidup di ranah yang sama, ranah politik. Mereka memegang jabatan-jabatan politik, tentu langgam dan cara berfikirnya tak jauh-jauh dari logika politik yang kita semua tahu banyak diwarnai intrik.

Namun dengan track record sebagai politisi populis yang menjadikan rakyat sebagai tempat berkhidmat tentu kita semua berharap dan kita optimis Cornelis sanggup berpolitik sebagai negarawan setidaknya di bumi Kalimantan Barat. Merubah rasa kecewa menjadi rasa bangga bagi kita semua. Semoga