Menyikapi pemberitaan tentang keluhan masyarakat dan saran dari Komisi II DPRD Sintang tentang kenaikan tarif agar dipending/ditunda, Bupati Sintang, Milton Crosby, mengatakan menyetujui hal tersebut. Bahkan sebagai salah satu pelanggan PDAM, ia juga mengatakan terkejut dengan kenaikan tarif yang sangat drastis tersebut.
Menyikapi pemberitaan tentang keluhan masyarakat dan saran dari Komisi II DPRD Sintang tentang kenaikan tarif agar dipending/ditunda, Bupati Sintang, Milton Crosby, mengatakan menyetujui hal tersebut. Bahkan sebagai salah satu pelanggan PDAM, ia juga mengatakan terkejut dengan kenaikan tarif yang sangat drastis tersebut.
“Kita sudah dengan saran dan permintaan dewan sebagai perwakilan dari masyarakat, maka tentu akan kita respon. Saya sendiri juga banyak mendapat laporan dan keluhan dari masyarakat, sehingga memang saya setuju bahwa kenaikan tarif itu harus ditunda sampai pilkada selesai,” terangnya usai melayat meninggalnya Kadepot Pertamina Sintang, Rabu (10/3) kemarin.
Lebih lanjut, Milton mengatakan bahwa dirinya memang tak melihat secara detail angka kenaikan tarif yang diajukan PDAM atas kajian dari BPKP tersebut. Dia juga mengatakan dengan penilaian dewan usai raker dengan PDAM, maka menurutnya kini semua telah tahu persoalan yang sebenarnya terjadi di PDAM. Reaksi dari dewan dan masyarakat terhadap kenaikan tarif menurutnya juga menjadi bukti bahwa apa yang direncanakan baik oleh pemerintah ternyata belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Ia pun menyebut salah satu data tagihan rekening PDAM dari Rp 14.000 yang meningkat menjadi Rp 500.000.
“Artinya kita akan duduk kembali satu meja bersama-sama dan dilakukan kajian secara teknis tentang kenaikan tarif tersebut setelah Pilkada selesai,” ujarnya.
Terkait kekurangan biaya operasional PDAM yang pasti akan bertambah setelah penyesuaian tarif ditunda, Milton mengatakan bahwa tentu akan dilakukan kajian kembali. Termasuk perhitungan kekurangan biaya operasional yang disebut PDAM mencapai Rp 4,2 miliar dalam setahun. Namun menurutnya penambahan dana tersebut kemungkinan baru bisa dimasukan dalam ABT atau dana cadangan yang telah disiapkan pemerintah.
“Yang jelas kita akan hitung kembali dan pengelolaan dana bisa dilakukan secara efisien,” ujarnya.
Dikatakan Milton bahwa biaya yang paling besar diperlukan dalam operasional PDAM adalah biaya listrik. Sebab meski mempunyai fungsi pelayanan sosial, tarif yang dikenakan PLN kepada PDAM adalah tarif industri atau komersil.
Sebelum kenaikan tarif dilakukan, Milton meminta agar pembagian atau klasifikasi pelanggan kembali dilakukan lebih detail, antara rumah tangga, ekonomi dan sosial. Terkait pembentukan kembali organ badan pengawas dalam tubuh PDAM, Milton mengatakan bahwa hal tersebut sedang dalam proses pengkajian.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
