Kepala Biro perencanaan dan anggaran dari Departemen Kesehatan, Untung Suseno, mengatakan, data warga miskin harus mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS). Jangan sampai dinas kesehatan kabupaten kota memiliki data warga miskin versi sendiri.
Kepala Biro perencanaan dan anggaran dari Departemen Kesehatan, Untung Suseno, mengatakan, data warga miskin harus mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS). Jangan sampai dinas kesehatan kabupaten kota memiliki data warga miskin versi sendiri.
Hal itu dikatakannya usai menemani Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedianingsih, saat melakukan kunjunagn kerja ke Aruk, Sajingan, Sabtu (20/3).
Saat diwawancarai, ia merasa kaget mendengar bahwa Dinas Kesehatan Sambas melakukan pendataan warga miskin tanpa melibatkan BPS.
“Wah gak benar tu dinas, harusnya data warga miskin dinas bersangkutan mengacu kepada BPS,” kata Untung.
Mantan kepala Puskesma di kecamatan Paloh, pada 1984 ini menyatakan, data warga mikin sangat berpengaruh kepada pendataan Jaminan Kesehatan Masyarakat atau dikenal dengan sebutan Jamkesmas, yang dilakukan oleh Depkes. Dan data jumlah warga miskin telah mengacu pada BPS.
“Jadi tidak benar jika ada dinas mengunakan data warga miskin versi sendiri,“ katanya.
Tahun 2010, jumlah warga miskin di Indonesia turun, yakni mencapai 76,4 juta jiwa. Meskipun demikian, Depkes sendiri masih kesulitan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh bagi warga miskin, karena anggaran untuk Depkes sendiri masih kurang, yakni mencapai 5,1 triliun.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan Sambas menganggap data warga miskin yang dibuat Badan Pusat Statistik (BPS) Sambas tidak valid dan tidak bisa menjadi data acuan program Dinkes berikutnya. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Sambas, Sjachrin Harahap.
Kekesalan Sjachrin itu mencuat pada 2009 lalu, dimana saat itu, melonjaknya jumlah warga miskin yang ingin mendapatkan pengobatan gratis dengan menggunakan kartu Jaminan Kesehatran Daerah (Jamkesda).
Menurutnya, melesetnya data warga miskin yang dibuat BPS, karena BPS hanya melakukan pendataan dengan menerapkan sistem secara random. Hanya perkiraan kalkulasi saja, dan tidak menerapkan proses pendataan yang terjun langsung ke lapangan.
“Jangan-jangan BPS hanya mendata dari meja kantornya saja, dan tidak langsung turun ke masyarakat,” cetusnya.
Dari pengalaman itu, ia kemudian memutuskan untuk 2010, pihaknya akan melakukan pendataan ulang untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah warga miskin yang ada di Kabupaten Sambas.
Baginya, “Mentang-mentang BPS adalah lembaga pemerintah, lantas kita harus mempercayainya. Tapi kali ini saya tidak mau terkecoh lagi dari data BPS tersebut,” timpalnya.
Saat ini jumlah pengguna kartu Jamkesmas di kabupaten Sambas mencapai 139 ribu jiwa.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
