Keberanian dan optimisme Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 6,3 persen patut dihargai dan diapresiasi.
Keberanian dan optimisme Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 6,3 persen patut dihargai dan diapresiasi.Karena kata Pengamat Ekonomi Untan, Evi Asmayadi, melalui emailnya, Kamis (7/1), target pertumbuhan ekonomi Kalbar yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2010 sebesar 6, 3 persen luar biasa beratnya untuk dicapai. “Untuk tingkat nasional saja, pemerintah hanya berani menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sebesar 5,5 persen. Selama ini pencapaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat selalu berada dibawah rata-rata nasional dan ini patut dihargai dan diapresiasikan,” katanya.
Ada beberapa permasalahan dan tantangan didalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Barat, antara lain adalah masih relatif rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga belum mampu menurunkan jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin secara signifikan. Kedua, kualitas sumber daya manusia masih rendah (62,76 persen penduduk usia kerja – 15 tahun ke atas – tamat/tidak tamat SD), yang diikuti oleh tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah. Ketiga, kondisi infrastruktur dasar (jalan, listrik, dan air bersih) masih kurang memadai dan belum tersedia dengan baik. Selain itu, belum adanya pelabuhan laut yang representatif. Keempat, kepastian hukum dan usaha, serta penegakan hukum juga relatif lemah, sehingga menyebabkan high cost economy. Kelima, belum optimalnya kualitas pelayanan birokrasi aparat pemerintah dalam menangani pengurusan perizinan dan investasi.
“Menurut saya, penetapan target yang cukup tinggi ini, ada sisi positifnya, yaitu untuk mencapai target tersebut, aparat pemerintah dituntut mesti bekerja keras, berani melakukan terobosan, kreatif dan inovatif dalam membuat kebijakan dan tindakan,” ungkapnya. Kemudian, jelasnya, harus ada political will dan aksi di lapangan untuk bekerja lebih profesonal, menjamin adanya kepastian hukum dan keamanan. Kemudian melakukan reformasi birokrasi sehingga aparat pemerintahan dan antar instansi dapat lebih koordinatif dan sinergis dalam memberikan pelayanan yang efisien, efektif dan memuaskan kepada masyarakat, khususnya calon investor dalam upaya meminimalisasi ekonomi biaya tinggi.
Selain itu, pemerintah juga harus bekerja keras menyediakan infrastruktur dasar yakni listrik, jalan, dan air bersih, serta pelabuhan yang lebih memadai, dan bekerja keras mengundang dan melayani investor agar betah menanamkan modalnya di Kalimantan Barat. Perbaikan iklim investasi di Kalimantan Barat agar benar-benar kondusif mendesak untuk dilakukan. “Hal yang paling fundamental adalah semua unsur kelembagaan pemerintah yang berwenang di Kalimantan Barat untuk secara konsisten menjamin adanya kepastian hukum, keamanan berusaha dan penegakan hukum dalam berinvestasi di Kalimantan Barat,” terangnya.
Ia mengatakan, sikap tegas untuk menegakkan hukum (law enforcement) yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dan usaha di Kalimantan Barat sangat didambakan. “Apabila hal-hal tersebut dapat dilakukan dan kita berharap, faktor-faktor eksternal pada tahun 2010 juga kondusif turut mendukung, seperti tingkat inflasi, stabilitas kurs rupiah, harga BBM, tingkat bunga kredit, naiknya harga komoditas andalan Kalimantan Barat; karet dan minyak sawit (CPO); maka target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen itu bukanlah mustahil untuk diwujudkan,” ungkapnya.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
