Di hadapan para undangan yang terdiri dari pejabat bank, pemerintah dan pelaku usaha, Senin (30/8) di Hotel Mercure Pontianak, ia membandingkan total platfond KUR bulan Juni 2010 oleh 8 bank di Kalbar baru mencapai Rp 325 miliar, sektor pertanian memiliki nilai terbesar Rp. 189 miliar atau 48 persen dari total kredit.
“Secara nasional, total KUR yang telah disalurkan Rp 5, 1 triliun per semester 1 dengan target hingga akhir tahun 2010 sebesar Rp 15,8 triliun atau baru sepertiga,” paparnya.
Menurutnya hal ini terjadi karena berbagai permasalahan yang muncul yaitu Non Performing Loan (NPL) yang cukup tinggi sehingga bank dituntut lebih berhati-hati, masih adanya anggapan masyarakat bahwa KUR sepenuhnya dijamin pemerintah. Kenyataan kata dia, porsi penjaminan sebesar 80 persen dari pemerintah dan 20 persen dari bank penyalur pada sektor produktif terutama hulu pertanian. Bahkan, lanjutnya, untuk sektor lainnya porsi penjaminan sebesar 70 persen pemerintah dan 30 persen dari bank penyalur.
Selain itu masalah yang cendrung ditemui karena lemahnya kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang keuangan dan administrasi, proses persiapan standar operasional prosedur bank penyalur yang memakan waktu, suku bunga yang masih cukup tinggi yaitu 14 persen dan 22 persen, meskipun tingkat suku bunga telah diturunkan dari 16 persen dan 24 persen. “Bahkan, ditemui pula, belum banyak UMKM yang tahu tentang KUR,” imbuhnya.
Dia menyarankan, agar lembaga penjamin kredit daerah (LPKD) terdiri dari 80 persen porsi pemerintah daerah dan 20 persen bank penyalur. “Dengan format seperti ini, pemerintah bisa mengawasi pelaku usahanya,” pintanya.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
