Kalangan konsultan belum banyak dilibatkan dalam program Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) sektor infrastruktur mengingat program ini belum ada gebrakannya.
Kalangan konsultan belum banyak dilibatkan dalam program Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) sektor infrastruktur mengingat program ini belum ada gebrakannya.
"Belum banyak program KPS yang berjalan sehingga kami mendesak pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih kondusif lagi," kata Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Jakarta, Bambang Wikanta di Jakarta, Rabu, dalam seminar mengenai KPS.
Bambang mengatakan, kalau program KPS infrastruktur dapat berjalan maka kalangan konsultan juga akan sangat diuntungkan karena permintaan atas jasa konsultan ikut mengalami kenaikan.
Saat ini memang sudah ada proyek KPS infrastruktur yang berjalan seperti jalan tol, air minum, pembangkit listrik akan tetapi realisasinya di lapangan masih minim, jelasnya.
Sebaiknya pemerintah melalui Bappenas segera membuat gebrakan dalam program KPS infrastruktur. Seharusnya pada 2010 sudah mulai berjalan, katanya.
Bambang mengatakan, anggotanya sudah ada yang ikut serta dalam proyek KPS tetapi hanya berjalan di awal saja, setelah itu tidak dibayar.
"Banyak dari investor itu pada awalnya membiayai jasa konsultan terutama untuk membuat rencana bisnis yang layak, tetapi banyak dari investor itu didukung modal yang memadai sehingga banyak yang berhenti di tengah jalan," ujarnya.
Menurutnya, pengadaan tanah kini bukan menjadi persoalan lagi karena pemerintah sudah komitmen dengan menerbitkan kebijakan mengenai dana talangan dan dana risiko.
Persoalan justru terjadi karena investor kesulitan mencari sumber pembiayaan. Hal ini terjadi pada pembangunan Tol Solo-Kertosono dan Medan-Kualanamu yang akhirnya dibiayai pemerintah, jelasnya.
Bambang mengatakan, kalau apa yang disebut pasar KPS pada 2010 sampai 2014 bisa mencapai Rp407 triliun maka kalau 10 persen bisa masuk di jasa konsultan saja sudah sangat bagus.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
