Kenaikan BBM berdampak pada inflasi, namun jangan dianggap buruk semua. Dampak baiknya inflasi membuat ekspektasi ekonomi masyarakat meningkat. Hal tersebut diungkapkan Pimpinan Bank Indonesia (BI) Pontianak Hilman Tisnawan di ruang kerjanya.
Hilman mengatakan masyarakat mempunyai daya beli yang cukup tinggi dan cukup konsumtif. Lihat saja tabungan masyarakat yang masih tinggi dan sampai saat ini tabungan tersebut mencapai Rp 15 triliun. “Saya optimis dengan kebangkitan ekonomi masyarakat Kalbar yang disebutnya punya daya beli yang cukup tinggi,” kata Hilman.
Menurut dia kalau ada peraturan harga oleh pemerintah biasanya akan membawa inflasi. Apalagi BBM ini akan mengeret barang-barang lain untuk ikut naik. Berdasarkan asumsi kenaikan hanya pada Premium dan Solar dan IHK bergerak hampir sama dengan tahun 2005, perkiraan inflasi bulanan pada saat kenaikan BBM untuk kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 13 persen, dimana inflasi kelompok transportasi dan komunikasi tersebut akan mendorong inflasi umum sebesar 2 persen. Namun meskipun demikian, laju inflasi bulanan kelompok transportasi dan komunikasi akan menurun pada bulan selanjutnya.
Dia mengatakan ini hanya one time shock saja, bukan fundamental bersifat yang berkepanjangan. Kenaikan harga barang yang terlalu tinggi, akan lebih ditentukan oleh faktor psikologis masyarakat atau pelaku usaha saja yang berspekulasi. Menurut dia, para pedagang akan mengamati dulu perkembangan di pasar. Namun, pada akhirnya mereka akan menjual barang dengan harga yang normal.
“Inflasi ini akan berpengaruh secara tidak langsung bagi masyarakat dengan pekerjaan tetap berpenghasilan rendah dan menengah. Diperkirakan 3 bulan, kemungkinan selambat-lambatnya, akan terasa oleh masyarakat di kelas ini. Mereka akan menunda membeli kebutuhan sekunder dan tersier. Mereka akan lebih memilih berhemat dulu, karena pada bulan-bulan awal inflasi masih tinggi,”pungkasnya.
PUNDI-PUNDI
Kampanyekan Tugu Khatulistiwa
Wakil Walikota Pontianak Paryadi S. Hut meminta potensi Tugu Khatulistiwa senantiasa dikampanyekan kepada masyarakat luar dan masyarakat Kota Pontianak agar lebih dikenal di penjuru dunia sehingga menarik wisatawan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Walikota Pontianak Paryadi S. Hut saat mengikuti funbike dengan rute Tugu Khatulistiwa.
Dalam kegiatan tersebut peserta yang terdiri dari komunitas sepeda yang ada di Kota Pontianak serta masyarakat umum, bersama Wakil Walikota Pontianak, Paryadi ikut berbaur menyusuri jalan dengan rute Jalan MT Haryono, Ahmad Yani, Veteran, Pahlawan, Sultan Hamid (tol), Gusti Situt Mahmud, Khatulistiwa dan finish berakhir di Tugu Khatulistiwa.
Paryadi mengatakan, kegiatan funbike ini dalam rangka mengajak masyarakat untuk melihat salah satu potensi pariwisata yang ada di Kota Pontianak yakni Tugu Khatulistiwa. “Kota Pontianak termasuk salah satu kota yang beruntung karena dilalui garis khatulistiwa,” ujar Paryadi.
Untuk itu, pemerintah Kota Pontianak terus berbenah menata kawasan Tugu Khatulistiwa. Rencananya, kawasan ini akan dibangun tribun untuk tempat duduk pengunjung yang ingin menyaksikan peristiwa kulminasi matahari. Selain itu, juga akan dibangun dermaga kecil untuk tempat berlabuh pengunjung maupun wisatawan yang datang melalui Sungai Kapuas.
“Saya berharap kegiatan bersepeda ke Tugu Khatulistiwa ini bisa menjadi agenda rutin bagi komunitas-komunitas sepeda dalam mengkampanyekan salah satu potensi wisata kebanggaan masyarakat Kota Pontianak ini,” harapannya kepada masyarakat.
RSUD Kota Mulai Buka 23 Oktober * Tahap I Telan Dana Rp 50 M
Walikota Pontianak Sutarmidji mengungkapkan untuk tahap pertama dana pembangunan fisik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Pontianak diperkirakan mencapai Rp 50 miliar.
Sutarmidji mengatakan dengan dibangunnya rumah sakit ini bisa menjadi rumah sakit percontohan untuk pelayanan masyarakat menengah ke bawah. “Saya maunya masyarakat miskin juga bisa menikmati fasilitas rumah sakit setara dengan kelas I,” ujarnya saat meninjau rumah sakit yang terletak di Jalan Kom Yos Sudarso.
Kendati tarif yang diberlakukan pada rumah sakit ini setara dengan tarif kelas III namun pelayanan yang diberikan setara dengan kelas I, begitu juga dengan fasilitasnya. “Artinya, tempat tidurnya, ruangannya, dan lainnya setara dengan kelas I. Bahkan saya lihat ada beberapa ruangan yang lebih baik dari ruang VIP di beberapa rumah sakit,” jelasnya.
Terkait dengan pendapatan dari retribusi rumah sakit ini, menurut Sutarmidji, berapapun pendapatan retribusi yang diperoleh rumah sakit ini akan dikembalikan untuk operasional rumah sakit itu sendiri. Sedangkan gaji tenaga medis maupun karyawan rumah sakit menjadi tanggungan Pemerintah Kota Pontianak.
Dia menambahkan saat ini pembangunan rumah sakit itu sudah mencapai 90 persen, dan direncanakan bulan Juli ini akan coba dibuka bagian poliklinik. Jadi, poliklinik ini mulai melayani masyarakat pada bulan Juli dan semua peralatan sudah bisa difungsikan.
“Untuk peresmian tahap pertama, akan diresmikan bertepatan dengan Hari Jadi Kota Pontianak pada bulan Oktober mendatang,” pungkasnya.
Sopir Khawatir Penumpang Sepi
Sepi
Jumlah penumpang kendaraan umum oplet kini berangsur sepi, hal ini dikhawatirkan penumpang akan semakin sepi jika harga BBM naik. Foto Rosalinda/Borneo Tribune.
Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilaksanakan pada bulan April mendatang membawa kekhawatiran tersendiri bagi sopir oplet di Kota Pontianak, karena secara otomatis tarif angkutan dipastikan naik dan jumlah penumpang akan semakin sepi.
“Saya sebagai sopir tidak setuju BBM naik karena penumpang berkurang, dan sulit menaikkan tarif angkutan, harga BBM belum naik penumpang oplet sepi,” kata Muksin sopir oplet jurusan Sungai Jawi ke Kakap, Selasa (20/3) di Terminal Oplet Pasar Dahlia.
Dia menuturkan, tarif Rp 5.000 saja sulit mendapatkan penumpang, ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah justru tidak ada penumpang yang naik oplet, “Dan kami mau makan apa,” tanyanya. Dikatakannya, saat ini dengan tarif Rp 5.000 tidak semua oplet bisa jalan, jumlah maksimal penumpang saat ini hanya 6 orang, “Sementara kami harus menyetor ke bos sebesar Rp 50.000 itu di luar dari minyak, belum lagi onderdil oplet juga ikut naik, dan ini memparah kami sebagai rakyat kecil,” keluhnya.
Kondisi ini semakin diperparah karena sulitnya mendapatkan solar, ia harus antre dan berebut dengan angkutan lain. Dalam satu hari solar yang dibutuhkan sebanyak 30 liter dengan harga normal Rp 4. 500 per liter.
Sementara pengemudi sepit (motor air) di Kapuas Indah Jamal mengatakan serupa, ia miris dengan kondisi penumpang yang bergaji pas-pasan, karena sebagian besar masyarakat yang bekerja di Kapuas Indah bergaji Rp 20.000 per hari, sedangkan untuk menyebrang menggunakan sepit pulang pergi merogoh kocek Rp 4.000, belum ditambah ongkos makan.
“Kalau pemerintah menaikkan gaji para pekerja masih bisa dipikirkan, tapi sekarang ini sudah BBM naik ditambah lagi bahan sembako yang mahal, apa tak bikin pusing kepala,” cetus Jamal.
Ia berharap kepada pemerintah untuk mencari solusi dengan naiknya BBM, karena dampaknya luar biasa terhadap perekonomian. Dalam satu hari dia hanya bisa membawa uang sebesar Rp 30.000 sementara yang harus ditanggung 4 anak yang semuanya masih sekolah dan banyak membutuhkan biaya.
Jumlah penumpang kendaraan umum oplet kini berangsur sepi, hal ini dikhawatirkan penumpang akan semakin sepi jika harga BBM naik. Foto Rosalinda/Borneo Tribune.
Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilaksanakan pada bulan April mendatang membawa kekhawatiran tersendiri bagi sopir oplet di Kota Pontianak, karena secara otomatis tarif angkutan dipastikan naik dan jumlah penumpang akan semakin sepi.
“Saya sebagai sopir tidak setuju BBM naik karena penumpang berkurang, dan sulit menaikkan tarif angkutan, harga BBM belum naik penumpang oplet sepi,” kata Muksin sopir oplet jurusan Sungai Jawi ke Kakap, Selasa (20/3) di Terminal Oplet Pasar Dahlia.
Dia menuturkan, tarif Rp 5.000 saja sulit mendapatkan penumpang, ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah justru tidak ada penumpang yang naik oplet, “Dan kami mau makan apa,” tanyanya. Dikatakannya, saat ini dengan tarif Rp 5.000 tidak semua oplet bisa jalan, jumlah maksimal penumpang saat ini hanya 6 orang, “Sementara kami harus menyetor ke bos sebesar Rp 50.000 itu di luar dari minyak, belum lagi onderdil oplet juga ikut naik, dan ini memparah kami sebagai rakyat kecil,” keluhnya.
Kondisi ini semakin diperparah karena sulitnya mendapatkan solar, ia harus antre dan berebut dengan angkutan lain. Dalam satu hari solar yang dibutuhkan sebanyak 30 liter dengan harga normal Rp 4. 500 per liter.
Sementara pengemudi sepit (motor air) di Kapuas Indah Jamal mengatakan serupa, ia miris dengan kondisi penumpang yang bergaji pas-pasan, karena sebagian besar masyarakat yang bekerja di Kapuas Indah bergaji Rp 20.000 per hari, sedangkan untuk menyebrang menggunakan sepit pulang pergi merogoh kocek Rp 4.000, belum ditambah ongkos makan.
“Kalau pemerintah menaikkan gaji para pekerja masih bisa dipikirkan, tapi sekarang ini sudah BBM naik ditambah lagi bahan sembako yang mahal, apa tak bikin pusing kepala,” cetus Jamal.
Ia berharap kepada pemerintah untuk mencari solusi dengan naiknya BBM, karena dampaknya luar biasa terhadap perekonomian. Dalam satu hari dia hanya bisa membawa uang sebesar Rp 30.000 sementara yang harus ditanggung 4 anak yang semuanya masih sekolah dan banyak membutuhkan biaya.
Survei Beras untuk Ketahanan Pangan
Edi Asmara mewakili Kepala BPS Kalbar hadir sekaligus membuka Pelatihan Survey Beras tahun 2012 di Hotel Merpati Pontianak. FOTO: Ubay KPI/Borne Tribune
Luasnya lahan padi di Indonesia tak mampu menjamin kesediaan beras di negeri sendiri. Ekspor beras alternatif dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, beras menjadi pantauan serius, bukan hanya dalam menetapkan jumlah pasokan beras, namun survey penggunaan juga ikut dipantau.
Sebagai salah satu faktor utama terwujudnya ketahanan pangan, Indonesia melalui Badan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik memantau penggunaan beras di luar rumah tangga. Pasalnya, di luar rumah tangga banyak sekali menguras kebutuhan beras. Seperti penggunaan di industri, perhotelan dan lainnya.
Karenanya, kedua badan resmi negara tersebut melakukan survey penggunaan beras. Dengan memantau melalui para petugas lapangan yang tahu pasti akan kebutuhan dan penggunaan beras.
Ketergantungan beras bukan hanya berpengaruh pada rumah tangga sebagai konsumsi utama. Beras juga mengganjal terhadap perekonomian makro.
Kalbar dalam menyokong program survey beras, sejak dua hari lalu, BPS Kalbar menggelar bimbingan melalui pelatihan kepada petugas lapangan. Target yang akan dicapai dari pelatihan ini ialah mengetahui volume beras di luar rumah tangga. “Ada 78 peserta mengikuti pelatihan survey beras tahun 2012. Mereka berasal dari tujuh daerah yang akan diambil sampelnya guna dilakukan survey,” ujar Kabid Statistik Distribusi BPS Kalbar, Edi Rahman Asmara saat ditemui usai membuka pelatihan survey beras tahun 2012 di Hotel Merpati Pontianak, Senin (19/3) malam lalu.
Tujuh daerah yang menjadi sampel survey ialah Sambas, Mempawah, Kubu Raya, Sanggau, Ketapang, Kapuas Hulu, dan Pontianak.
Edi menambahkan, survey akan dilaksanakan mulai bulan April hingga dua bulan ke depan. Pengamatan survey akan dilakukan pada bulan Juni. Sedangkan, Juli akan diumumkan hasil survey tersebut.
Dijelaskan Edi, survey ini memiliki target untuk mengevaluasi segala kebutuhan beras agar tetap terpenuhi
Selanjutnya...
Luasnya lahan padi di Indonesia tak mampu menjamin kesediaan beras di negeri sendiri. Ekspor beras alternatif dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, beras menjadi pantauan serius, bukan hanya dalam menetapkan jumlah pasokan beras, namun survey penggunaan juga ikut dipantau.
Sebagai salah satu faktor utama terwujudnya ketahanan pangan, Indonesia melalui Badan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik memantau penggunaan beras di luar rumah tangga. Pasalnya, di luar rumah tangga banyak sekali menguras kebutuhan beras. Seperti penggunaan di industri, perhotelan dan lainnya.
Karenanya, kedua badan resmi negara tersebut melakukan survey penggunaan beras. Dengan memantau melalui para petugas lapangan yang tahu pasti akan kebutuhan dan penggunaan beras.
Ketergantungan beras bukan hanya berpengaruh pada rumah tangga sebagai konsumsi utama. Beras juga mengganjal terhadap perekonomian makro.
Kalbar dalam menyokong program survey beras, sejak dua hari lalu, BPS Kalbar menggelar bimbingan melalui pelatihan kepada petugas lapangan. Target yang akan dicapai dari pelatihan ini ialah mengetahui volume beras di luar rumah tangga. “Ada 78 peserta mengikuti pelatihan survey beras tahun 2012. Mereka berasal dari tujuh daerah yang akan diambil sampelnya guna dilakukan survey,” ujar Kabid Statistik Distribusi BPS Kalbar, Edi Rahman Asmara saat ditemui usai membuka pelatihan survey beras tahun 2012 di Hotel Merpati Pontianak, Senin (19/3) malam lalu.
Tujuh daerah yang menjadi sampel survey ialah Sambas, Mempawah, Kubu Raya, Sanggau, Ketapang, Kapuas Hulu, dan Pontianak.
Edi menambahkan, survey akan dilaksanakan mulai bulan April hingga dua bulan ke depan. Pengamatan survey akan dilakukan pada bulan Juni. Sedangkan, Juli akan diumumkan hasil survey tersebut.
Dijelaskan Edi, survey ini memiliki target untuk mengevaluasi segala kebutuhan beras agar tetap terpenuhi
Artikel Lain...
Halaman 11 dari 205
