Pembangunan rumah budaya yang digagas Pemerintah Provinsi Kalbar tiba-tiba masuk dalam program pembangunan multiyears di APBD 2012. Hal ini dipertanyakan Anggota DPRD Kalbar, Retno Pramudya, Jumat (11/11) di DPRD Kalbar.
“Dalam pembahasan APBD-P, sama sekali tidak ada penjelasan dari Gubernur mengenai anggaran rumah budaya yang masuk dalam multiyears. Tiba-tiba muncul anggaran rumah budaya dengan sistem multiyears,” jelas Retno.
Hal tersebut menurutnya juga menjadi salah satu faktor keberatan FPPP dalam persetujuan paripurna beberapa waktu lalu, karena tidak sesuai dengan mekanisme dan menyalahi aturan.
Dikatakannya dengan konsep rumah budaya FPPP tidak menolak, bahkan setuju, namun jangan seperti yang saat ini ada, karena dengan keterbatasan lahan hanya membangun dua bangunan yang mewakili dua etnik saja, dan karena Kalbar sudah multi etnik, maka diharapkan dapat semua etnik membaur dalam perkampungan budaya tersebut.
“Kalbar multi etnis yang banyak berhubungan dengan suku-suku. Sementara konsep yang diajukan tidak jelas. Dan kami dari pembahasan APBD 2011 lalu tidak pernah menolak, karena kami hanya menawarkan konsep dan menjaga agar tidak ada ketersinggungan,” imbuhnya.
Selain itu, fungsi dan manfaat dari pembangunan rumah budaya sendiri juga dipertanyakan sehingga perlu dikaji ulang, karena Rp.54 Miliar tersebut, dianggap biaya yang sangat besar dan berlebihan serta tidak mendesak untuk dibangun. “Masih ada pembangunan yang lebih urgent yang seharusnya dibangun lebih dulu seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan,” katanya lagi.
Seperti yang terjadi di Kabupaten Landak dimana terdapat sekolah masih belum memiliki ruang belajar hingga kini belum dibangun hanya karena alasan keterbatasan dana dan anggaran, namun mengapa anggaran untuk perkampungan budaya sebesar Rp.54 miliar bisa tersedia?
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
