Borneo Tribune

Polemik yang berujung protes para dokter kepada rektor Untan berkaitan dengan pengangkatan Dr.Thamrin Usman,DEA sebagai dekan sebaiknya diakhiri. Pasalnya, pengangkatan itu sudah memiliki dasar hukum yang kuat karena dikeluarkan oleh Mendiknas.

Polemik yang berujung protes para dokter kepada rektor Untan berkaitan dengan pengangkatan Dr.Thamrin Usman,DEA sebagai dekan sebaiknya diakhiri. Pasalnya, pengangkatan itu sudah memiliki dasar hukum yang kuat karena dikeluarkan oleh Mendiknas.

”Keputusan Mendiknas harus dijalankan oleh Rektor selaku atasan langsung institusi FK dan Ilmu Kesehatan dan Dr. Thamrin Usman,DEA yang diberikan amanat untuk memimpin FK harus menjalankan amanat itu,”ujar ketua Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP) Kalimantan Barat,  Rustam Halim kepada wartawan, kemarin.

Menurut Rustam, sebelum mengeluarkan SK pengangkatan tersebut sudah tentu melalui tahapan dan proses administrasi, termasuk apakah calon yang diajukan layak memimpin fakultas terbaru dan kebanggaan milik warga Kalbar itu.”Bila ternyata ada pihak-pihak yang merasa keberaratan dengan SK tersebut sebaiknya memprotes ke Mendiknas,” ujar Rustam sembari menegaskan dirinya tidak berada di salah satu pihak.

Menurut Rustam, kewenangan menetapkan seorang Dekan, dengan melihat terlebih dahulu riwayat dan perjuangan yang dilakukan oleh calon terpilih.”Saya mengikuti persis bagaimana awal proses perjuangan dan hingga terbentuk MIPA. Juga terbentuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Figur dan kapasitas Dr Thamrin Usman, DEA pantas memimpin FK,” tegasnya.

Sepengetahuan dirinya, Fakultas itu bernama FK dan Ilmu Kesehatan, dimana di dalamnya ada juga farmasi dan keperawatan.”Soal cocok atau tidak cocok gelar yang memimpin FK itu bukan seorang dokter melainkan Doktor ilmu kimia sangat tergantung dari pemberi SK,” sembari menambahkan.”Secara internal tentu pimpinan Untan dan petinggi FK serta dewan Pembina harus duduk satu meja membicarakan itu. Kepemimpinan Thamrin Usman sebagai Dekan tetap jalan,” tegas Rustam.