Pembangunan di daerah perbatasan di Indonesia, masih dinilai jauh tertinggal dengan Negara tetangga. Sejauh ini, pemerintah pusat masih kurang peduli dalam membangun di kawasan perbatasan.
Hal ini diungkapkan anggota DPR RI, Ir H Zulfadhli di gedung Zamrud, Pontianak, Jumat (11/11) kemarin. Ia menjelaskan pihaknya sudah mengingatkan kepada pemerintah agar pembangunan di kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan. Bukan keamanan lagi.
“Ini harus dirubah paradigmanya. Tetapi pemerintah sangat lamban dalam mewujudkannya. Karena, anggarannya sangat terbatas dan sifat pembangunannya hanya sektoral. Sehingga bentuk pembangunannya pun tidak nampak cukup berarti bagi masyarakat di kawasan perbatasan,” jelas legislator Partai Golkar ini.
Zulfadhli mencontohkan persoalan pendidikan di kawasan perbatasan. Di sana, sarana dan prasarana pendidikan sangat memilukan dan memprihatinkan dibandingkan dengan Negara tetangga. “Itu baru persoalan pendidikan. Belum sector lainnya,” ucap Bang Zul sapaan akrabnya.
Dalam menyikapi persoalan itu, sudah seharusnya pemerintah harus berani mengambil langkah untuk mempercepat program pembangunan kesejahteraan untuk wilayah perbatasan.
Mengenai anggaran untuk kawasan perbatasan, Bang Zul mengaku dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tetapi, lanjutnya, peningkatan itu belum signifikan dari jumlah kebutuhan.
“Pada tahun 2012, pemerintah menganggarkan sebesar Rp 4 triliun. Dan itu sudah capai 100 persen peningkatannya khususnya dalam menganggarkan pembangunan di kawasan perbatasan. Tetapi angka nominal itu masih dinilai terbatas. Mengingat luas Indonesia khususnya yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga itu cukup luas. Semestinya, pemerintah dapat menganggarkan lebih dari itu. Karena tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan masyarakat yang ada di perbatasan,” terangnya.
Sedangkan peranan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Zulfadhli menilai peran lembaga pemerintah itu cukup baik di dalam mengatasi segala persoalan di kawasan perbatasan. Tetapi kinerja lembaga ini akan menjadi melemah jika tidak di dukung adanya anggaran yang cukup.
“Yang penting wujud pelaksanaan program BNPP itu sendiri bagi masyarakat kawasan perbatasan. Bagaimana mereka bisa bekerja sesuai program jika hanya dianggarkan Rp 4 trilyun dengan kondisi daerah perbatasan cukup luas,” tuturnya.
Zulfadhli mengambil contoh, luas kawasan perbatasan antara Indonesia dan Serawak, Malaysia itu sepanjang 800 kilometer. Dan, kata Zulfadhli, hal ini belum ditambah dengan kawasan perbatasan yang ada di Timor Leste ataupun Papua atau juga wilayah perbatasan yang dekat laut.
“Oleh sebab itu, kita meminta kepada pemerintah agar dapat lebih mendorong lagi agar dapat lebih menganggarkan dari yang sudah ada dalam menuju percepatan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” pungkasnya.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
