“Partisipasi tidak muncul dengan sendirinya, tidak pula muncul dengan imbauan para pejabat. Namun kesadaran untuk ikut serta dalam pembangunan muncul bila pendidikan masyarakat sudah tinggi,” ucap Vera Ruhmiyati, praktisi pendidikan Melawi, saat ditemui di kediamannya belum lama ini.
Vera menjelaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan bukan hanya ikut megerjakan proyek jalan. Partisipasi seperti itu sangat rendah, boleh dikatakan bukan berpartisipasi, melainkan menjadi buruh atau pekerja.
Partisipasi dalam pembangunan adalah keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan, pengerjaan yang lebih diutamakan mengawasi jalannya pelaksanaan, kemudian mengevaluasi. “Partisipasi seperti ini memerlukan sebuah jenjang pendidikan. Maaf sebelumnya, bagaimana bisa orang yang hanya tamat SD ataupun SMP bicara perencanaan pembangunan, memonitoring bicara evaluasi,” ujarnya.
Wanita ramah ini menjelaskan bahwa dalam sebuah evaluasi pembangunan, seseorang harus membaca alokasi dana dalam APBD, kemudian melihat master plant, kemudian harga bahan bangunan. Baru kemudian membandingkannya dengan hasil pekerjaan.
“Semua itu perlu pendidikan. Kita bukan mengkecilkan masyarakat yang tamat SD ataupun SMP. Namun kenyataan hidup berbangsa dan bernegara memerlukan masyarakaat yang memiliki pendidikan. Paling tidak rata-rata SMA,” katanya.
Ia menilai selagi pendidikan masyarakat masih rendah, maka pembangun yang ada di daerah ini akan terjadi kebocoran. “Pihak yang mampu untuk menekan kebocoran adalah masyarakat yang memiliki pendidikan. Jika kita belum sampai, maka kebocoran anggaran setiap pembangunan di daerah itu akan terus terjadi. Lihat saja, berapa banyak bangunan yang sudah berdiri menggunakan APBD namun tak kunjung difungsikan. Apakah ini tidak mubazir namanya,” tutupnya.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
