“Karena RSBI SMAN 2 sudah berjalan dengan kebijakan awal maka RSBI tetap terus berjalan di sekolah ini,” kata Kepsek SMAN 2 Pontianak, Suhra Wardi, Kamis (17/3) di ruang kerjanya.
Menurutnya, pemaparan yang diberikan Pemerintah pusat adalah bermaksud untuk menghentikan pemberian izin RSBI bukan menghentikan RSBI yang sudah berjalan. Ketika disinggung RSBI berkaitan erat dengan korupsi, menurutnya di Kalbar sampai saat ini belum pernah terjadi, sedangkan pemungutan biaya di SMAN 2 diakuinya tidak ada, “Sebab sekolah tetap melakukan koordinasi dengan orang tua murid,” katanya.
Ia menampik bahwa RSBI tidak menerima orang miskin, karena jelasnya sebesar 20 persen murid SMAN 2 Pontianak adalah dari kalangan orang miskin. Malah katanya mereka juga mendapatkan beasiswa baik dari sekolah maupun dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
“Kalau dilihat dari jumlah biaya sekolah yang katanya besar ini tidak juga, karena biaya masuk disini hanya Rp 2 juta jauh dari asumsi, sedangkan biaya per bulan Rp 250 ribu, dan selama ini orang tua tidak komplain karena digunakan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhannya,” ungkapnya kepada Borneo Tribune.
Sejauh ini kata ia SMAN 2 mengalami beberapa perkembangan, karena salah satu muridnya dapat mengikuti ujian internasional, kenudian dari segi bangunan telah dibuat secara bertahap serta memiliki laboratorium biologi dan bahasa.
“Memang untuk menuju SBI perlu waktu yang panjang dan ini terus dilakukan pembenahan agar SMAN 2 bisa menjadi SBI,” pungkasnya.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
