“Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak minta ajaran baru tingkat SMP dan SD tidak menggunakan LKS dari penerbit,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak, Mujiono, Selasa (15/3) di ruang kerjanya.
Program ini kata dia merupakan target Komisi D yang akan dijalankan dalam tahun ini. Hal tersebut dilakukan karena banyak masukan dari masyarakat yang mengeluhkan mahalnya biaya untuk membeli LKS. Mujiono meminta agar sekolah menggunakan LKS yang dibuat oleh gurunya sendiri dan diperbanyak dengan menggunakan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah).
“Berdasarkan UU pendidikan, guru dituntut untuk dapat mengembangkan profesinya, salah satunya dengan membuat LKS sendiri, dan saya harap ini dapat dilakukan secara fokus,” paparnya.
Ketika disinggung dengan pengelolaan dana BOS ia mengatakan bahwa pihaknya telah mengimbau agar sekolah-sekolah swasta memiliki korelasi positif dengan iuran komite. “Kalau sudah diberikan bantuan dari pusat untuk ATK dan persiapan ulangan itu bisa digunakan dana BOS, konsekuensinya iuran komite harus turun karena sudah disubsidi oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia pun meminta agar dana BOS iuran komite tidak besar karena akan membebankan masyarakat.”Kalau pola ini tidak diubah operasional akan dicabut karena tidak mendukung pendidikan,” tegasnya.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
