Selasa, 20 April 2010 09:31
Abdul Khoir
“Mau pintar kok mahal” begitulah setidaknya pesan salah satu iklan produk rokok yang menggambarkan mahalnya untuk para pelajar untuk mengenyam pendidikan dan hal tersebut sepertinya terjadi di Sanggau. Mahalnya biaya sekolah untuk tingkat SMA di Sanggau dicurigai terdapat tumpang tindih biaya yang didanai APBD. Berbagai kritikan kritik dari anggota DPRD Sanggau yang merminta Inspektorat untuk turun memeriksa setiap komite sekolah.
“Mau pintar kok mahal” begitulah setidaknya pesan salah satu iklan produk rokok yang menggambarkan mahalnya untuk para pelajar untuk mengenyam pendidikan dan hal tersebut sepertinya terjadi di Sanggau. Mahalnya biaya sekolah untuk tingkat SMA di Sanggau dicurigai terdapat tumpang tindih biaya yang didanai APBD. Berbagai kritikan kritik dari anggota DPRD Sanggau yang merminta Inspektorat untuk turun memeriksa setiap komite sekolah.
Khironoto, legislator DPRD Sanggau nampak geram melihat mahalnya biaya daftar ulang di salah satu sekolah menengah atas favorit . sekolah itu mematok lebih dari Rp.700 ribu dan terdapat juga sekolah lain yang juga berstatus negeri dipatok lebih dari Rp400 ribu untuk daftar ulangnya saja, tidak termasuk biaya rutin perbulan.
“Banyak biaya-biaya yang sebenarnya tidak perlu dipungut dari orang tua murid, karena kemampuan orang tua murid tidak semuanya sama,” ujar Khironoto.
Dijelaskannya,banyak mendapat aduan dari orang tua murid berupa daftar list rincian biaya daftar ulang. Setiap poinnya bervariatif namun totalnya sangat besar apalagi jika hal tersebut dirasakan bagi wali murid yang berpenghasilan pas-pasan.
“Kalau satu murid Rp700 ribu jika dikalikan jumlah murid satu sekolah nilainya sangat besar, lantas biaya itu untuk apa, apakah biaya listrik, internet, sarana sekolah harus dibayar orang tua murid lantas kemana dana dari pemerintah dipergunakan,” ujarnya kesal.
Walau diketahui besarnya biaya tersebut telah disetujui oleh komite namun menurutnya perlu dipertanyakan kompetensi dan dari kalangan mana komite tersebut, dari kalangan orang tua pejabat atau dari kalangan petani.
Seperti keluhan yang pernah Ia terima, banyak orang tua murid yang enggan mengeluh atau menolak untuk membayar biaya tersebut, namun khawatir jika tidak ikut apa yang telah diputuskan maka akan berpengaruh kepada anaknya yang sekolah akan mendapat perlakuan berbeda.
Saat ini dirinya mengharapkan peran dari pihak Inspektorat untuk dapat berperan dan dapat menyampaikan kepada masyarakat tentang adanya keluhan tersebut sehingga kedepan, banyak orang tua murid yang akan termotifasi untuk menyekolahkan anaknya disekolah favorit karena tidak lagi takut akan dibebani biaya yang mahal.
