Wakil Ketua DPRD mewakili Ketua karena berhalangan hadir, Ahmadi Usman menekankan bahwa masalah pendidikan sangat luas yang tidak bisa ditangani satu pihak saja. Katanya, DPPKB relevan memikirkan pendidikan Kalbar.
“Kami dari DPRD menilai DPPKB adalah mitra. Kami juga berharap upaya kita sesuai peran, tidak sekedar nama. Kami sebagai lembaga, juga apa yang bisa kami bantu. Kami wellcome. Kita berkomunikasi. Kemarin pun Komisi D meeting bersama Diknas dalam konteks UN.”
Kita lanjut Ahmadi yang juga politisi PPP perlu membangun komunikasi segi tiga, 4, 5…agar pendidikan di KB berkualitas, bermutu, tepat guna. Jika ada hal-hal yang menjadi kendala dan berada di bawah kewenangan kita jangan sungkan untuk dibicarakan.
Anggota DPRD lainnya Buang Prahto Wibowo melaporkan bahwa kemarin Komisi D meeting bersama Diknas dipimpin Kadis. “Kami melihat bagaimana kesiapan Diknas menghadapi UAN dll. Saya minta renstra. Agar mengacu RPJMD.”
Menurutnya dari hasil pertemuan itu Diknas sudah siap. “Semoga dalam UN tdk ada masalah,” sambungnya.
Kader militer yang berkarir di politik ini menilai di sektor pendidikan masalah banyak. “Saya minta renstra agar kue yang mau dibuat jelas, fokus,” tegasnya.
Buang heran soal tamatan sekolah SMA, kok tamatan SUPM jadi juru parkir. Alumni pertanian jadi tukang bengkel.
“Keterbatasan kita dana iya. Ibarat kain sarung pendek. Tarik atas bawah kelihatan…Kita harus betul-betul berhemat. Betul-betul sinergis,” sarannya.
Pak Kadis Akim menurutnya punya konsep Mobile Teacher. Menurut dia, dia punya banyak keluarga guru. “Kata mereka sangat sulit untuk mobile teacher,” sambung Buang.
Menurut Buang, memang kondisi di Kalbar ya begitulah adanya. “Keponakan saya di Jawa nilainya 9, 10. Kok bisa. Sedangkan saya saat tugas Dandim di perbatasan, gurunya paling banyak dua. Ada guru tidak ngajar tapi bawa sahang. Tapi saya katakan kalian sudah untung karena ada guru. Tahun 60-an bahkan tidak ada sama sekali. Sayang kalau rumah guru jadi kandang kambing. Kita sangat mendukung manusia Kalbar mau diapakan?” urainya.
Pada kesempatan yang sama anggota DPPKB, P Yunes dari Komisi Pendidikan Layanan Khusus (PLK) mengungkapkan bahwa Kalbar perlu dukungan dari DPRD yang berkaitan dengan PLK.
“Saya ke daerah-daerah, sekolah-sekolah, kita komunikasi, tanya jawab, bagaimana keberadaan sekolah LB itu. Ternyata dari informasi mereka masih banyak anak-anak cacat mental yang belum bisa tertampung. Di Kalbar belum semua kabupaten punya SLB. Kita komunikasikan dengan seksi KLB, kesulitannya ada pada pengadaan guru. Karena guru adalah milik kab-kota sedangkan pembinaan di provinsi. Kenyataannya dalam kuota guru SLB tak ada dari kab/kota. Saya bicarakan dengan kab-kota termasuk Kota Pontianak, saya tanyakan bagaimana dengan pengadaan guru SLB. Mereka juga tidak bisa jawab karena tidak pernah ada alokasi atau lowongan untuk itu. Ini sekedar informasi,” tandasnya.
Komisi Pendidikan Nonformal, Formal dan Informal, Dewi Aripurnamawati menyampaikan bahwa dia mengikuti pemberitaan bahwa untuk 2010-2011 KB akan menghadapi banyaknya guru yang pensiun. Katanya, jika kemarin ada MoU per kab/kota untuk memenuhi dokter, kenapa tidak MoU juga untuk memenuhi guru-guru. Tenaga-tenaga terampil disiapkan. Untuk mengandalkan APBD-APBN prosesnya lama.
Bagaimana jika menggunakan dana-dana donor? Bank Dunia…Seperti yang dilakukan British Council. Programnya selama 2 tahun.
Anggota DPPKB lainnya, dr H Soewarno mengutarakan soal Rumah Sakit Pendidikan. Menurut dokter ini beda nyata antara RSUD dengan RSP. Rencana Untan sebagai RSP sebaiknya tetap.
“Ada teman-teman mengatakan nanti pasien RSUD berkurang, saya katakan tidak. RSP disiapkan untuk jangka panjang, 20-50 tahun mendatang. Kita harus rintis. Jika tidak akan ketinggalan terus. Saya dengar ada 10 alokasi RSP secara nasional. Apakah bisa 1 untuk Kalbar? Demikian informasi.”
Ketua Komisi Dikti, Drs Slamet Tarno, M.Si menyoroti DPPKB secara internal. “Selama 7 bulan ini kami sudah rampungkan program-program. Rapat-rapat ini bersifat swadaya. Misalnya honor buku profesor. Kami sudah ajukan ke DPRD program enam komisi. Kami mohon dicermati, agar semua dapat implementasi. Implementasi ini berikut anggaran.”
Anggota DPPKB yang juga anggota DPRD, Drs H Herman Fauzi bicara soal pendidikan agama terutama swasta yang cukup banyak. “Dibangun masyarakat agar mendapatkan bantuan. Sebagian sudah dibantu, sebagian belum. Kami juga berharap ada bantan APBD terutama Ponpes, TPA, Sekolah Minggu. Sejak kecil anak dikenalkan dengan agama.”
Akademisi Dr Leo Sutrisno bicara tentang ribut-ribut facebook. Katanya ada anak yang diculik dan orang tua ribut. “Apakah harus diblokir? Atau harus diatur? Fatwanya apa?
Soal guru seperti pendidikan kristen, alumni IKIP Sanatadharma. Mereka betah walaupun dikirim ke pedalaman. Sampai titik darah terakhir. Coba kita pelajari apa filosofinya. Agar bisa ditembakkan ke FKIP kita.”
Akhir dari pertemuan yang berlangsung di ruang rapat pimpinan dipungkasi Ahmadi Usman. Menurut dia 7 hal tadi seperti curhat. “Kita sepakat pendidikan bisa terselenggara dengan bermutu. Semua tidak lepas dari peran kebijakan bidang pendidikan. Baik fasilitas, guru, dsb. Kita ribut soal 20% alokasi dana pendidikan, tapi turunannya tidak ada. Semua masukan harus kita ramu. Elok jika kita duduk satu meja. DPRD, Diknas, DPPKB. Apa yang menjadi keinginan agar bisa tercapai. Kami juga sedang evaluasi di bidang pendidikan. Jangan alokasi dana ada tapi hasilnya tidak ada. Sebaliknya ide bagus harus ditopang fasilitas dan perangkat yang bagus. Kami sepakat untuk mendorong. DPPKB adalah mitra kita.”
Menyangkut anggaran sudah dibahas di PanAng.
Buang Prahto Wibowo
Dari tujuh hal kemarin saya kembalikan kepada hak dan kewajiban. Contoh guru yang tidak mengajar tidak ada yang menegur. Bupati-walikota mestinya memberikan sanksi. Guru honor malah rajin.
Soal RSP dan SLB kita kembalikan kepada kewenangannya. Kami nilai bagus. Kita perlu menghadap ke Pusat. Ini soal kewenangan.
Facebook ini teknologi. Jangan teknologi disalahgunakan.
Fatahillah Abrar
Kita tahu masalah pendidikan sangat banyak. Kita tidak bisa berharap penuh dengan APBD. Kita bisa contoh sekolah alam di Jawa. Banyak saran yang masuk akal dan bisa dieksekusi. Mari kita cek, tulis. Difollow up Komisi D dengan mitra dinas. Contoh MoU pengadaan guru.
Soal UN kita dihadapkan pada masalah hasil bukan proses. Soal ujian sama sedangkan fasilitas belajar berbeda.
Hj Soeaka
Cara penyebaran guru. Sebab banyak menumpuk di kota. Tentang pengangkatan pengawas. Jangan sampai asal saluran pensiun saja. Yang diawasi lebih pinter dari yang mengawasi. Dongkrak lagi nilai kejujuran dalam UN.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
