Borneo Tribune, Pontianak

Awal 2009, menjadi awal kiprah kepemimpinan Walikota Pontianak Sutarmidji dan Wakil Walikota Paryadi, selama lima kedepan. Mereka harus menanggung beban cukup berat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak. Seperti, peningkatan pada sektor pendidikan, kesehatan dan perbaikan infrastruktur jalan.

Borneo Tribune, Pontianak
Pendidikan di negeri ini telah membedakan antara anak si kaya dan miskin. Sudah tidak ada lagi perlindungan dari pemerintah terhadap pendidikan rakyatnya. Demikian pernyataan, Ketua Perhimpunan Guru Untuk Reformasi Pendidikan Kalbar, Abriyandi.
Sekolah anak si kaya, gedungnya mewah, fasilitas lengkap, kompetensi guru yang mengajar bagus, dan biaya sekolah tinggi. Sedangkan sekolah bagi si anak miskin, gedung reot bahkan hampir roboh, tidak punya fasilitas belajar, guru sedikit, ada satu guru harus mengajar 6 kelas dalam satu waktu dan biaya pendidikannya murah.
"Di negeri ini telah terjadi disparitas pendidikan untuk si kaya dan si miskin," katanya.
Adanya disparitas pendidikan tidak lagi bisa dipungkiri oleh pemerintah. Sudah banyak bukti yang terjadi. Contohnya, hanya sekolah-sekolah yang biayanya mahal, siswanya bisa mendapatkan pendidikan bermutu. Sedangkan bagi siswa yang tidak bisa bayar mahal, harus puas bisa sekolah di gubuk reot.
"Apalagi dengan diberlakukannya UU BHP dari SD sampai perguruan tinggi," ujarnya.
Hal ini menjadi PR besar bangsa Indonesia. Kalau biaya pendidikan semakin tinggi, sementara tingkat ekonomi masyarakat tidak meningkat, akibatnya akan semakin banyak anak-anak Indonesia, tidak bisa sekolah.
Untuk itu, Abriyandi mendesak pemerintah, membuat kebijakan dan menetapkan standar biaya pendidikan, per satuan pendidikan. Kalau ini tidak dilakukan, maka lembaga-lembaga pendidikan, akan semakin seenak perutnya menetapkan biaya pendidikan.
Selain biaya pendidikan, yang harus dipikirkan, pemerintah juga harus membuka mata, memikirkan biaya transportasi siswa. Sebab sebagian besar orang tua, sering kali mengeluhkan biaya transportasi anaknya yang harus bersekolah jauh.
Ia mencontohkan, agar pemerintah sudah dapat memikirkan bagaimana mengelola sekolah, yang tidak memberatkan masyarakat dalam segi biaya.
Misalnya untuk SMA, pemerintah mesti memikirkan pembangunan asrama bagi siswa. Sebab, bagi siswa-siswi yang jauh dari sekolah, akan semakin membebankan diri, harus menambah biaya transportasi terus, setiap harinya.
Dengan membangun asrama bagi sekolah, pemerintah juga dapat mengubah pola belajar siswa SMA. Seperti pendidikan pesantren, dimana anak di asramakan untuk dibina selama 24 jam.
Model-model pembinaan seperti itu, akan dapat memberikan kebaikan bagi siswa. Sebab, konsep pendidikan berdasarkan nilai-nilai budi pekerti, dapat dilaksanakan.
Abriyandi juga mengkritik, berbagai kebijakan pemerintah dalam membangun pendidikan di Kalbar, yang tidak berdasarkan data lengkap. Akibatnya, terjadi pemborosan anggaran di hampir setiap kebijakan.
"Selama ini, kebijakan-kebijakan pendidikan di Diknas, hanya copy paste dari tahun ke tahun," katanya. Banyak kebijakan yang menjadi lahan basah bagi para birokrasi pendidikan, harus tetap ada terus. Contohnya, pemberantasan buta aksara. Program ini dari tahun ke tahun selalu ada. Namun, anehnya, jumlah buta aksara tidak pernah turun.
Di sisi lain, pungli masih marak di dunia pendidikan. Bahkan, pungli berjalan dengan gampangnya, mulai dari uang receh, uang keringat sampai pada uang tangkapan besar.
Contoh kongkrit yang masih saja terjadi, banyak laporan bantuan dana hibah SMP yang seharusnya diterima sekolah Rp 60 juta, sekolah terpaksa hanya menerima Rp 50juta, karena merupakan syarat mendapatkannya. Belum lagi mark up lainnya, seperti pengadaan buku yang menghabiskan dana ribuan triliun.
"Tapi, kualitas buku tidak ada sama sekali," katanya.

Borneo Tribune, Pontianak
Hubungan sosial atau ranah pedagogik selalu terabaikan dari dunia pendidikan Indonesia. Pendidikan di negeri ini, belum jelas terpetakan antara proses pendidikan dengan proses pengajaran. Kebanyakan yang dilakukan lembaga pendidikan adalah, proses pengajaran. Dimana anak dilatih mengerjakan soal-soal UAN, sedangkan nilai-nilai luhur yang lain diabaikan. Demikian kata akademisi Untan, Soegiatno.
Ia menilai, pendidikan tidak membangun hubungan baik antara manusia yang satu dengan lainnya. Seperti, hubungan komunikasi antara guru, dosen dan siswa, sering terabaikan. Pola pendidikan di Indonesia sekarang semakin meninggalkan ranah pedagogik, tapi lebih mengedepankan ranah didaktik metodik atau cara menyajikan materi. Ranah pedagogik atau ranah hubungan komunikasi antar siswa dan guru, sudah ditinggalkan para guru. Contohnya, siswa tidak terlayani dengan baik. Hubungan komunikasi guru dan siswa tidak terbina. Tidak pernah ada komunikasi sehat antara guru dan murid. Tapi yang terjadi justru, guru ditakuti murid. Akibatnya, siswa mengikuti pelajaran menjadi tidak semangat.
"Guru-guru seperti ini menunjukkan, guru yang tidak memiliki kemampuan solf skill. Guru tidak bisa menanamkan nilai-nilai luhur pada siswanya," ujarnya.
Guru sekarang hanya asal mengajar, konsekuensi logisnya, guru mengajar tidak nyaman. Jika guru ingin mengajar nyaman, maka pemerintah harus menyediakan sumber daya seperti, media pembelajaran, kenyamanannya guru mengajar, buku tersedia.
Sayangnya, selama ini orientasi pendidikan di Indonesia, masih mengejar UAN sebagai target. Kalau mengejar UAN, sebenarnya bukan pendidikan, tapi kursus. Pendidikan tidak bisa berorientasi pada nilai UAN saja. Pendidikan harus memasukkan nilai-nilai lain, untuk perubahan perilaku.
Pengamat pendidikan lainnya, Andi Usman menilai, pendidikan Indonesia telah salah kaprah. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, seperti kebangsaan, persatuan dan cinta tanah air, seakan hilang dari dunia pendidikan di negeri ini.
"Pendidikan hanya bisa menciptakan manusia-manusia robot, yang tidak punya nurani," katanya.
Nilai kearifan lokal sama sekali tidak dikembangkan lembaga pendidikan. Akibatnya, anak muda sebagai aset bangsa, semakin melupakan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.

Borneo Tribune, Pontianak
Kondisi pendidikan Kalbar masih tetap berdiri di tempat. Tidak ada perubahan berarti pada mutu pendidikan di daerah ini. Penyebabnya, karena tiga pilar pendidikan yang sudah ditetapkan dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan PP No 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, tidak dilaksanakan dengan baik. Peneliti Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalbar, Amrazi, mengatakan itu di Pontianak.
Menurutnya, tiga pilar pendidikan itu meliputi, pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Hal itu sering kali diabaikan birokrasi penyelenggara pendidikan.
Amrazi berkata, dari aspek perluasan akses pendidikan, kondisi pendidikan Kalbar sangat timpang, antara satu daerah dengan daerah lain. Contohnya, persoalan pembangunan unit sekolah baru. Pembangunan unit sekolah baru yang dilakukan pemerintah, sering kali tidak memperhatikan kondisi geografis masyarakat. Seperti yang terjadi di Mempawah, ada unit sekolah baru dibangun  dua tingkat, tapi tidak digunakan karena tidak ada muridnya. Sedangkan ada daerah-daerah yang membutuhkan unit sekolah baru, justru tidak dibangun unit sekolah baru.
"Pemerintah, terutama Diknas Pendidikan, tampak tidak memiliki data base yang baik saat membangun unit-unit sekolah baru," katanya.
Belum persoalan adanya indikasi-indikasi kebocoran dana pembangunan unit sekolah baru. Dari pantauannya, banyak unit-unit sekolah baru tidak sesuai dengan bestek awalnya.
"Riilnya, setiap pembangunan unit sekolah baru, dana yang benar-benar digunakan hanya sekitar 60 persen saja. 40 persen lainnya menguap entah ke mana," katanya mengungkapkan.
Dalam perluasan akses juga, tampaknya Diknas di Kalbar, sering membuat angka-angka fiktif pada jumlah buta huruf di Kalbar yang usia sekolah.
Ia melihat, angka buta huruf untuk anak usia sekolah di Kalbar, sebenarnya sudah tidak ada. Sebab di setiap desa ada sekolah dasarnya. Kalau pun ada masyarakat Kalbar yang buta huruf, itu bukan usia sekolah. Tapi, masyarakat yang sudah berusia 50 tahun ke atas.
"Buktinya, beberapa kali mahasiswa FKIP yang kuliah kerja mahasiswa (KKM) untuk memberantas buta aksara. Mereka sangat kesulitan menemukan warga yang buta huruf usia sekolah," katanya.
Padahal, para mahasiswa ini, datang ke daerah-daerah yang dikatakan pemerintah sebagai kantong-kantong buta huruf usia sekolah.
Di perluasan akses yang mana masuk fungsi pelayanan, sekarang ini, orang-orang yang bekerja di birokrasi penyelenggara pendidikan, dirasakan kurang sekali memberikan pelayanan terhadap kebutuhan guru. Kepentingan-kepentingan guru sering diambaikan.
Persolaan mutu, terutama mutu guru dalam mengajar ini, siswanya sangat kurang sekali dapat memberikan pencerdasan. Sebab, guru-guru di Kalbar masih berorientasi mengajar, bukan mendidik. Orientasi mengajar ini disebabkan, karena guru masih menganggap dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), bukan pekerja profesi.
"Kalau guru telah menganggap dirinya sebagai pekerja profesi, maka ia akan melaksanakan tugasnya secara profesional," katanya. Masing-masing individu guru, juga tidak mau berusaha mengembangkan dirinya, agar menjadi profesional. Akibat mutu guru yang jongkok, jangan harap, lulusan pendidikan di Kalbar, memiliki daya saing tinggi.
Dari aspek tata kelola, Amrazi melihat, kemampuan manajerial para pengurus birokrasi pendidikan sangat lemah. Begitu juga kepala-kepala sekolah, belum memiliki kemampuan manajerial yang sesuai dengan 8 standar pendidikan.
"Para birokrasi pendidikan dari level atas hingga level ujung tombak, seperti kepala sekolah tidak melakukan fungsi akademik dan manajerial," tegasnya.
Melihat mentalitas para guru yang masih bermental PNS, di mana setiap kerja harus diawasi. Belum lagi masih adanya persoalan besar pendidikan Indonesia yaitu, pendidikan belum mampu mengubah kondisi lingkungan. Sebab pendidikan tidak bisa menginternalisasikan modal sosial, di mana ada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
Amrazi menilai, PR besar pendidikan di Kalbar adalah, persoalan pengawasan tata kelola penyelenggara pendidikan.
Ia berkata, berapapun besar dana yang dialokasikan untuk pendidikan Kalbar, mutu pendidikan tidak akan pernah meningkat, jika pengawasnya kurang. Justru yang terjadi bukannya mutu meningkat, tapi kebocoran semakin banyak terjadi.
Pendapat yang sama juga diungkapkan Dekan FKIP Untan, Aswandi. Ia mengatakan, pembangunan unit sekolah baru tidak mempertimbangkan kelayakan sekolah yang ada di sekitarnya. Sehingga pembangunan sekolah baru menjadi tidak efesien.
Persoalan mutu, Aswandi menilai, dari tahun ke tahun, mutu menurun. Padahal, anggaran pendidikan selalu meningkat. Berarti, sasaran anggaran pendidikan tidak pernah menyentuh pada persoalan mutu.
Masalah tata kelola, ia menilai bahwa rencana pendirian unit pelayanan terpadu Diknas di setiap kecamatan Kota Pontianak, merupakan manajemen pendidikan yang tidak efesien.
"Kebanyakan birokrasi pendidikan bergaya kerajaan Mataram, minta dilayani dan tidak melayani," ujarnya.
Aswandi mendesak pemerintah Kalbar, dapat membuat kebijakan adanya pengawasan, baik internal, eksternal yang dilakukan berbagai pihak, terhadap semua aktivitas pendidikan yang dibiayai pusat dan daerah. Tujuannya, agar biaya-biaya tersebut tepat sasaran.