Pemerintah perhatikan daerah bermasalah kesehatan, diantaranya daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dengan masalah kesehatan yang sangat spesifik.
Hal ini disampaikan Menkes, Endang Rahayu Sedyaningsih, dalam acara dialog bersama dengan Menteri PDT dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (19/3)
Menurut menkes, isu strategis masalah yang terkait dengan pelayanan kesehatan di DPTK yaitu kondisi geografi yang sullity dan iklim/cuaca yang sering berubah, Status kesehatan masyarakat yangn masih rendah dan beban ganda penyakit.
“Terbatasnya sarana terutama jalan, listrik dan air dan prasarana pelayanan kesehatan, juga terbatasnya jumlah, jenis, dan mutu SDM kesehatan, pembiayaan kesehatan yang belum focus dan sinkron, belum terpadunya perencanaan program dan pelaksanaan kesehatan lapangan, serta lemahnya pengendaliannya program,” jelas Endang.
Menkes menambahkan, sasaran yang ingin dicapai dalam pelayanan kesehatan di DPTK yaitu pemenuhan SDM Kesehatan melalui peningkatan penempatan tenaga kesehatan dan mengembangkan mekanisme rekuitmen penerima bantuan biaya pendidikan tenaga kesehatan yang berasal dari DTPK. Peningkatan kemampuan SDM kesehatan melalui pelatihan-pelatihan.
Penyediaan, pemerataan dan menjamin keterjangkauan sediaan farmasi dan alat kesehatan di seluruh fasillitas kesehatan. peningkatan akses transportasi untuk pelayanan kesehatan yang bermutu. Pemenuhan pembiayaan operasional kesehatan melalui bantuan operasional kesehatan (BOK). Pengembangan kebijakan standar pelayanan kesehatan yang spesifik untuk DTPK.
Oleh karena itu kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat kali ini diklakukan bersama-sama dengan menteri pembangunan daerah tertinggal H.A. Helmy Faisal Zaini.
“Agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan untuk DTPK sehingga mendoronng program peningkatan pelayanan kesehatan di DTPK berlangsung dengan baik,” kata Menkes.
Dengan penanda tanganan kesepahaman bersama antara menteri kesehatan dengan menteri pembangunan daerah tertinggal akan ditindak lanjuti dengan aksi nyata di lapangan ssehingga aksesibilitas da kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi meningkat. Menkes berharap dengan program kerja sama ini DTPK di seluruh Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan.
“Kunjungan kerja kali ini dapat memberikan masukan untuk memperbaiki program-program di DTPK,” ujar Menkes.
Berdasarkan hasil Riset Kesehatan dasar tahun 2007 Provinsi Kalimantan Barat memperlihatkan beberapa indikator di atas rata-rata nasional seperti cakupan imunisasi dasar. Namun di lain pihak juga ada beberapa indikator yang masih di bawah rata-rata nasional, seperti gizi buruk dan kurang pada balita sebesar 22,5% (nasional 18,4%) dan pertolonngan persalinan oleh tenaga kesehatan 63,9% (nasional 75,4%). Dengan kondisi demikian perlu kerja lebih kerja keras lagi untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat bagi masyarakat di daerah ini.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
