Pemerintah saat ini tengah gencar memperhatikan perbatasan. Dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II pemerintah pusat akan membentuk Badan Perbatasan Nasional.
Momentum ini menurut Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat, Sy. Izhar Assyuri harus mendapat tanggapan serius dari pemerintah provinsi Kalbar. Untuk itu dia berharap agar kepala Badan Pengelolaan Perbatasaan dan Kerjasama Provinsi Kalbar agar segera didevinitifkan.
“Momentum ini harus menjadi perhatian pemerintah. Artinya dalam kurang lebih tiga bulan kedepan paling tidak kepala Badan Perbatasan yang belum definitif saat ini segera didefinitifkan, sehingga akan mempermudah fungsi kerja dari badan yang mengelola perbatasan ini,” kata Izhar akhir pekan kemarin.
Izhar mengatakan pendefinitifan kepala badan ini penting. Sebab dalam menyusun program-program kedepan memerlukan orang yang memang sudah pasti. Apalagi harus melakukan kerja-kerja ekstra untuk cepat bekoordinasi dengan pemerintah pusat guna mendapatkan program-program nasional terkait perbatasan.
“Semua proses akan terjadi cepat, untuk itu harus ada orang yang definitif disana,” tambah dia.
Dalam penempatan kepala Badan Perbatasan nanti, Izhar menegaskan agar Gubernur dapat menempatkan orang yang memahami dan memiliki pengetahuan mengenai perbatasan. Dia tidak menginginkan orang yang ditempatkan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perbatasan sehingga menjadi beranda depan Negara.
“Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam mengelola perbatasan menjadi serambi depan Negara. tapi setidaknya orang ditempatkan nanti bukan pejabat karbitan. Dia harus faham dan punya visi bagaimana mengelola perbatasan,” jelasnya.
Saat ini Izhar mengatakan tugas dari Badan Perbatasan masih sebatas mengkoordinasikan berbagai program pemerintah dan dinas-dinas lainnya. Tidak menutup kemungkinan kedepan jika Badan ini dikelola dengan baik maka akan dapat menjadi penyangga perekonomian di Kalbar.
“Sehingga benar-benar harus dikelola dengan baik. Kalau sudah dapat diandalkan, kedepan badan ini tidak menutup kemungkinan bisa megelola dana dan kebijakan sendiri,” ungkap Izhar.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
