Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Kubu Raya (KKR), Sutrisno, menegaskan dana Bantuan Sosial (Bansos) di KKR tahun 2011 mencapai Rp 12 miliar.

Anggota Pansus LKPj DPRD Provinsi Kalbar, Andry Hudaya Wijaya, menilai Pemerintah Provinsi Kalbar tidak sungguh-sungguh melaksanakan catatan dan rekomendasi yang telah diberikan Pansus LKPj. Hal itu tercermin dari ketidakseriusnya eksekutif dalam mengerjakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalbar akhir tahun 2010.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, M Zeet Hamdi Assovie, mengatakan saat ini kaum perempuan sedang menjalani status ganda, yakni sebagai ibu dan istri. Bahkan kaum perempuan juga dituntut bekerja di luar rumah sebagai wanita karier dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam berbagai kasus, dampak sosial yang ditimbulkan karena adanya perempuan karier sangat besar.

Meskipun genderang pemilihan kepala daerah (Pemilukada) Gubernur dan wakil Gubernur Kalbar belum ditabuh, namun sejumlah partai politik calon pengusung calon kepala daerah (cakada) mulai merapat ke partai-partai besar, tak terkecuali Partai Amanat Nasional (PAN).