RAPBD Provinsi Kalbar akhirnya dibahas dan diprediksi bisa ketok palu Januari 2010 menjadi APBD. 

 Tahun 2011 mendatang diperkirakan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak lagi ditetapkan Gubernur. Untuk itu diperlukan adanya dewan pengupahan Kabupaten/Kota agar nantinya dapat menetapakan upah pada masing-masing daerah.

 Gubernur Kalbar melalui Surat Keputusannya akan memberikan penghargaan (award) kepada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) berprestasi.

 Untuk mempercepat pencapaian pengelolaan hutan lestari, departemen kehutanan berkomitmen membangun transparansi di sektor kehutanan. Antara lain agar informasi kehutanan dapat segera diakses public.