Gubernur Kalbar, Cornelis mengatakan, masyarakatnya harus bekerja keras dan berjuang bersama- sama mengatasi permasalah perekonomian yang krusial, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan, tingginya angka pengangguran, dan rendahnya pendapatan perkapita masyarakat.

Kualitas infrastruktur di Kalimantan Barat dinilai buruk. Kondisi ini menjadi  penyebab utama tingginya biaya transportasi dan logistik. Dampaknya, rakyat dibebani dengan harga kebutuhan pokok yang mahal.

Pergantian Ketua DPRD Ketapang dinilai bertele-tele. Pengurus Harian Partai Golkar yang ada di Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat bersikap. Mereka meminta Gubernur segera mempercepat pengesahan dan penetapan.

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII Tanjungpura, Mayjen. TNI. Geerhan Lantara, menegaskan di Provinsi Kalbar tidak ada gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang ada hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).