Anggota Komisi D DPRD Provinsi Kalimantan Barat memperjuangkan alokasi pendanaan khususnya bidang kesehatan hingga ke Pemerintah Pusat. Rombongan anggota DPRD tersebut beserta Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, M. Subuh diterima Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sri Indrawaty di Departemen Kesehatan, Jakarta, Rabu (20/5) siang kemarin.
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Kalimantan Barat memperjuangkan alokasi pendanaan khususnya bidang kesehatan hingga ke Pemerintah Pusat. Rombongan anggota DPRD tersebut beserta Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, M. Subuh diterima Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sri Indrawaty di Departemen Kesehatan, Jakarta, Rabu (20/5) siang kemarin.
Berbagai permasalahan kesehatan di Kalbar disampaikan Kepala Dinkes dan anggota DPRD. Diantaranya permasalahan pembangunan rumah sakit rujukan di Kabupaten Sintang, kekurangan tenaga dokter spesialis, pengadaan ambulance, jamkesmas hingga penambahan stok obat di Kalbar.
Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, M. Subuh memaparkan permasalahan kesehatan di Kalbar. Untuk Rumah sakit rujukan misalnya, kata dia sulit diselesaikan. Sebab dana yang diperlukan membangun rumah sakit rujukan untuk lima kabupaten itu sangat besar.
“Dananya mencapai Rp 1,5 triliun. Kita berhadap ini dapat terakomodir dalam APBN termasuk dalam APBNP. Dalam musrembangnas kemarin juga sudah kita masukkan,” jelasnya.
Besarnya dana yang diperlukan bagi pembangunan kesehatan di Kalbar inilah membawa anggota DPRD beserta pemerintah Provinsi Kalbar melakukan upaya negosiasi ke pemerintah pusat.
“Kita juga sudah siapkan proposal pengadaan ambulance untuk rumah sakit di Ketapang,” tambah Subuh.
Selain itu pihaknya mendesak adanya regulasi keberadaan dokter spesialis, dokter gigi dan dokter PTT. Agar ada kepastian dokter-dokter tersebut menjalankan tugas di daerah. Selama ini Kalbar masih kekurangan tenaga dokter spesialis.
Dirjen Bina Kefarmasian dan alat kesehatan, Sri Indrawati menjanjikan akan memberikan perhatian kesehatan di Kalbar.
“Beberapa daerah di Kalbar termasuk dalam DPTK (Daerah Pedalaman, Terpencil dan Kepulauan,red) untuk itu mendapatkan perhatian khusus,” ungkap dia.
Sedangkan untuk anggaran menurutnya perlu adanya sinergisitas dengan pemerintah daerah. Diera otonomi seperti ini dana tidak lagi tersentralistik. Selain dana pusat dharapkan ditunjang dengan dana daerah.
“Rumah sakit rujukan termasuk dalam rumah sakit daerah sehingga juga menjadi tanggungjawab daerah selain alokasi dana pusat. Mohon dimengerti karena angaran terbatas sedangkan daerah yang dibantu cukup banyak,” kata dia.
Dia menyarankan agar perjuangan dana kesehatan dilakukan pada tingkat legislative. Anggota DPR RI asal Kalbar dimintanya agar dapat mengawal proses alokasi dana kesehatan untuk Kalbar tersebut.
Rapat konsultasi Pemerintah Provinsi Kalbar selain dihadiri Dirjen dihadiri direktorat jenderal Depkes lainnya. Sedangkan rombongan Kalbar tampak selain Kepala Dinas Kesehatan, Ketua komisi D DPRD, Buang Prahto, Sekretaris Komisi, Andry Hudaya Wijaya, Dedy Arfian, Miftah, Hadiah Suaka dan anggota Komisi D lainnya.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
