You are here

Pemimpin Harusnya Tidak Mengeluh ke Publik

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Teguh Juwarno mengatakan, pemimpin hari ini tidak boleh mengeluh. Menurutnya, yang pantas mengeluh adalah rakyat pada pemimpinnya.

“Menurut saya, pemimpin dan elit dalam situasi sekarang tidak berhak mengeluh di depan publik, yang berhak mengeluh adalah masyarakat kecil,” kata Teguh di Jakarta, Selasa (10/8).

Lanjut Teguh, pemimpin seperti Presiden, Menteri dan Anggota DPR itu sudah dipilih rakyat serta sudah mendapatkan fasilitas dari Negara. Baik rumah, kendaraan dan fasilitas-fasiltas lainnya. Sehingga tidak pantas seorang pemimpin selalu ngeluh.

“Kami sama sekali tidak punyak hak untuk mengeluh, apalagi pemimpin nasional dan anggota DPR. Kami  maju dan mendeklarasikan diri, sudah tahu apa konsekuensi dari seorang pemimpin yang salah satu nya adalah ancaman-ancaman itu,” ujarnya.

Mantan jurnalis televisi ini mengatakan, kalau jadi pemimpin itu memang tidak enak. Selain banyak masalah, masalah itupun harus diselesaikan. “Dan itu bukan diselesaikan dengan mengeluh, melainkan dengan kerja keras dan introspeksi, apa yang belum saya lakukan dan apa yang harus saya lakukan,” ujarnya.

Menurutnya, yang pantas mengeluh itu adalah orang-orang yang terkena ledakan gas elpiji, karena mereka harus menatap kembali masa depan mereka dengan cacat, dan yang terluka badannya.

“Mereka-mereka itu yang pantas mengeluh, dan pemimpin hanya pantas mengeluh pada istrinya saja,” sindirnya.

Pernyataan Teguh ini menanggapi "curhat" Presiden beberapa hari lalu, yang disampaikan di media itu menyebutkan bahwa dirinya merasa terancam teroris.

Sementara itu Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai tidak semestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan curahan hatinya terkait ancaman teroris kepada Rakyat Indonesia. "SBY harusnya memberikan solusi atas permasalahan yang menerpa rakyat saat ini," tegas Hidayat.

Menurut dia, seorang pemimpin sewajarnya membuat kebijakan untuk mengatasi masalah rakyatnya. Pemimpin sebaiknya menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta. "Kalau itu curhat presiden seperti orang kebanyakan dan tidak punya wewenang. Beliau adalah kepala negara yang memerintah. Ada BIN, Kepolisian di bawahnya," sindir mantan Ketua MPR ini.