Melihat bangsa yang makin menjauh dari kesejahteraan dan cita-cita luhur bangsa, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan diri sebagai partai islam untuk perubahan.
Hal tersebut dikemukakan oleh ketua Umum DPP PBB MS Ka’ban saat konfrensi Pers di Restoran Pulau Dua Senayan Jakarta, Kamis (5/8).
Ka’ban menilai, arah perjalanan bangsa ini sudah semakin menjauh dari cita-citanya, karena lanjutnya, banyak sekali persoalan yang terjadi di bangsa ini, mulai dari persoalan ekonomi, politik dan persoalan hukum.
“Kita melihat ekonomi di bangsa ini sudah semakin parah, ekonomi liberal yang mendominasi membuat kesenjangan social semakin terlihat, hal ini sangat menguntungkan para kapitalisme, yang semakin hari hari semakin menguasi lahan,” kata Ka’ban yang juga Mantan Menteri Kehutanan pada kabinet Indonesia bersatu jilid satu.
Bahkan, lanjut Ka’ban, dirinya menilai sudah terjadi kesenjangan yang cukup jauh antara si miskin dan si kaya, jawa dan luar Jawa, karena lahan yang ada sekarang hanya akan menguntungkan para pemilik modal saja. “Pembangunan ekonomi ternyata hanya menguntungkan pemilik modal saja, dan rakyat kecil semakin tertindas. Ini model penjajahan yang baru di negeri kita,” imbuhnya.
Persoalan Hukum, Ka’ban menilai, hukum yang ada di Indonesia sekarang ini bukan lagi berbicara siapa yang benar dan siapa yang salah, namun lanjut Ka’ban, hukum hari ini siapa yang mau bayar. Dia mencontohkan kasus yang menjerat Yuzril Izhamahendra yang terlibat kasus Sisminbakum.
“Hukum di negeri kita bukan lagi berbicara siapa yang benar tapi siapa yang bayar, kita lihat banyak sekali makelar kasus di kejaksaaan, dan saya yakin kasus yang menjerat Yusril, itu hanya permainan orang kejaksaan saja,” tegasnya.
Dari berbagai persoalan tersebut, Ka’ban mengatakan, PBB sebagai partai islam, siap membawa perubahan pada bangsa dan Negara ini, yang saat ini masih terbelenggu dengan masalah-masalah yang sangat memberatkan maasyarakat.
“PBB ingin membebaskan belenggu-belenggu yang saat ini terjadi, karena hal itu menimbulkan kesengsaran pada masyarakat serta menjauhkan pada cita-cita bangsa, dengan terus melakukan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat,” ujarnya.
Tak Setuju Kenaikan PT
Saat ditanya masalah Parliamentary threshold yang disaat ini diajukan oleh beberapa partai yang ada di DPR untuk menakian persentasenya, Ka’ban menjawab, itu hanya ambisius anggota dewan saja, karena menurutnya, 2,5 % itu sudah sangat realistis.
“Sebenarnya, adanya reformasi ini untuk memberikan kemudahan bagi partai politik, tapi saya melihat dari tahun 1999 hingga sekarang, pola-pola orde baru masih sangat kuat, sehingga saya menghimbau kepada anggota dewan yang saat ini duduk di DPR untuk tidak terlalu ambisius dengan penambahan persentase, karena itu hanya akan memberangus partai politik,” katanya.
Dia juga mengatakan, demokrasi di Indonesia ini tidak akan berjalan baik kalau setiap akan pemilu undang-undang yang mengatur pemilu tersebut selalu diganti. “Dengan dirubahnya undang-undang pemilu, ini akan menguntungkan partai-partai yang memiliki modal besar,” imbuhnya.
Ka’ban juga mengatakan, PBB siap beraliansi dengan Hanura, sebab, lanjutnnya, PBB dengan Pak Wiranto memiliki pandangan yang sama tentang adanya upya untuk membungkan partai yang tidak lolos Parliamentary threshold.
Pihaknya juga akan melakukan pengajuan judicial review ketika undang-undang tentang Parliamentary threshold ini disahkan. “Akan kita gelar judicial review di MK, karena itu merupakan benteng terakhir bagi kami,” ungkap dia.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
