Pakar Otonomi Daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Siti Zuhro menilai otonomi daerah saat ini gagal. "Seharusnya otonomi daerah menjadikan masyarakat sejahtera ternyata tidak terbukti, yang ada malah elit-elit politik daerah menikmatinya," ungkap Zuhro di Jakarta, Selasa(10/8).
Menurut Siti, kegagalan otonomi daerah ini dikarenakan tidak adanya pengawasan langsung dari pemerintah pusat. Sehingga yang terjadi saat ini hanya menggelembung di pusat.
“Dewan Pengawas Otonomi Daerah atau DPOD yang sudah dibentuk pun tidak berjalan, lembaga yang dipimpin langsung oleh menteri dalam negeri pun tidak berjalan, sehingga otonomi daerah yang ada sekarang adalah otonomi daerah yang setengah hati,” katanya.
Ia pun menyayangkan sikap pemerintah yang terlalu lembut. Otonomi daerah ini harusnya bisa dilakukan oleh seorang pemimpin tegas dalam melaksanakannya. “Karena ketidaktegasan dan tidak ada pengawasan, maka Negara ini seperti Negara federal, yang dimana daerah berjalan dengan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Supaya daerah-daerah ini bisa berjalan, khususnya daerah diluar Jawa, ia menyarankan, agar pemerintah mendirikan pusat-pusat ekonomi di daerah-daerah seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi , Maluku dan Papua.
“Pengembangan pusat-pusat ekonomi ini yang dimotori oleh pemerintah dengan mengalokasikan APBN, APBD, dan menginstruksikan UMN dan BUMD untuk focus pada pembangunan di daerah (bukan Jawa),” jelasnya.
Sementara itu, menurut wakil ketua Komisi II DPR RI, Teguh Juwarno selama ini uang APBN yang beredar di pusat mencapai 70%. 30% nya itu di berikan ke daerah. “Hal ini dikarenakan pusat masih belum mau memberikannya, padahal harusnya ini diberikan secara rata, sehingga semua orang tidak menumpuk di satu daerah,” jelasnya.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
