Banyak dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) tidak tepat sasaran. Akibatnya dana yang dialokasikan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Banyak dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) tidak tepat sasaran. Akibatnya dana yang dialokasikan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
“40 persen telah terjadi penyimpangan terhadap bantuan jamkesmas di rumah sakit,” kata salah satu pejabat layanan Jamkesmas Depkes RI, di Jakarta, Rabu (20/5).
Penyimpangan tersebut terjadi karena tidak validnya data pada tingkat lapangan. Kewenanangan pendataan bukan pada Depkes, dalam hal ini Departemen Kesehatan hanya sebagai pengguna data.
“Tahun 2011 nanti kita akan gunakan data dari BPS saja,” ungkap dia.
Sementara itu, anggota DPRD Kalbar, Miftah mengungkapkan sering ditemukan penyimpangan penggunaan jamkesmas di lapangan.
“Di Kalbar, banyak orang yang seharusnya layak mendapatkan tapi tidak mendapatkannya, sedangkan orang yang tidak layak malah dapat,” ungkap dia.
Untuk itu dia minta agar pendataan hingga pengawasan penggunaan jamkesmas diperketat. Agar benar-benar tepat sasaran.
Hal senada disampaikan Dedy Arfian. “Jamkesmas tidak tepat sasaran, perlu ada pengawasan,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, M. Subuh mengungkapkan di Kalbar terdapat 1,584 juta masyarakat sasaran jamkesmas. Hanya 40 persen saja dari dana alokasi tersebut yang terserap.
“Masalahnya terletak pada pendataan. Saya tidak yakin orang miskin di Kalbar mencapai jumlah itu. Apalagi daerah juga ada jamkesda,” ungkap dia.
Dedy Arfian berharap agar pendataan masyarakat miskin penerima jamkesmas lebih valid. Mengingat besarnya dana yang dialokasikan pada program nasional tersebut.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
