Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo merangkul organisasi masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) mendapatkan reaksi dari berbagai elemen. Mereka menganggap Gubernur telah mencoreng dirinya sendiri sebagai orang nomor satu di Jakarta.
"Pernyataan Gubernur tersebut harus ditarik kembali, karena yang harus diutamakan dalam pengamanan puasa itu bukan FPI melainkan tugas polisi," kata ketua Kontras, Usman Hamid dalam jumpa persnya bersama Koalisi Masyarakat Sipil di Utan Kayu Jakarta Timur, Senin (9/9).
Usman sangat menyayangkan kejadian tersebut, menurut Usman, Fauzi Bowo yang lebih akrab disapa Foke itu sudah kehilangan kenegarawanannya. "Karena dia (Foke) sudah mendukung FPI," tegas dia.
Hal senada diungkapkan oleh Ulil Abshar Abdillah yang merupakan salah satu Ketua DPP Partai Demokrat. Menurutnya, kebijakan Foke merangkul FPI itu tidak tepat. "Alasannya, karena FPI itu ormas yang bermasalah, karena sudah terbukti dengan banyaknya kejadian kekerasan yang dilakukan oleh mereka yang diantaranya kekerasan terhadap Jemaah HKBP Bekasi dan Jemaah Ahmadiah yang ada di Manislor Kuningan, itu bukti bahwa FPI sudah melanggar hukum," jelasnya.
Ulil menambahkan, kalau ormas FPI itu sudah lengket dengan kekerasan. Lanjut Ulil, beberapa penyerangan itu sudah dilakukan oleh ormas itu. "Kalau Foke tidak menarik pernyataannya, itu sama saja melegalisasikan premanisme," tegasnya.
Lebih jauh, Ulil menyebutkan, kalau tindakan yang dilakukan FPI itu bukan hanya kekerasan, tapi juga sudah menghalang-halangi orang untuk beribadah. "Mereka jadi tidak bisa beribadah karena dihalang-halangi, dan ini sudah melnggar konstitusi kita," kata dia.
Di tempat yang sama, Anggota DPD I Wayan Sudirta mengatakan, politik itu jangan sampai melibatkan preman, apalagi kalau terang-terangan. "Preman itu memang boleh-boleh saja, tapi jangan terbuka seperti itu, sampai-sampai harus diberitakan, itu kan gak baik juga," kata I Wayan.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
