Borneo Tribune

Bidang kesehatan belum mendapatkan perhatian yang memadai. Pos anggaran untuk RSUD dr Rubini yang semula pada paripurna dianggarkan sebesar Rp 800 juta, malah dikurangi melalui kesepakatan menjadi Rp 400 juta. Padahal kesehatan salah satu kebutuhan dasar rakyat.

Bidang kesehatan belum mendapatkan perhatian yang memadai. Pos anggaran untuk RSUD dr Rubini yang semula pada paripurna dianggarkan sebesar Rp 800 juta, malah dikurangi melalui kesepakatan menjadi Rp 400 juta. Padahal kesehatan salah satu kebutuhan dasar rakyat.

Warga Kabupaten Pontianak, Harpendy, merasa heran melihat masalah perubahan nomenklatur APBD 2010 Kabupaten Pontianak yang dipermasalah DPRD Kabupaten Pontianak. Salah satunya pengadaan tanah RSUD dr Rubini Mempawah, dimana semula disetujui dianggarkan Rp 800 juta, tapi di buku APBD mendadak turun menjadi Rp 400 juta.

“Pelayanan kesehatan sangat penting bagi masyarakat, tapi mengapa dananya sampai bisa terpangkas sampai 50 persen. Ini berarti Pemda tidak memperhatian kondisi masyarakatnya, sehingga bisa menimbulkan kesan program yang disusun tidak pro rakyat karena pelayanan kesehatan merupakan demi kepentingan umum yang harus diutamakan, apalagi menyangku nyawa orang, terkesan dikesampingkan,” kata warga Kota Mempawah ini.

Berkurangnya anggaran pengadaan tanah RSUD Rubini Mempawah, dinilainya sangat berdampak signifikan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat kedepannya. Seharusnya anggaran bidang kesehatan selalu ditingkatkan, sehingga pihak yang memiliki kewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat melaksanakan tugas dengan baik, serta masyarakat tentu akan merasa puas dan tidak kecewa terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

“Selaku warga, tentu kita juga mempertanyakan bagaimana anggaran yang telah disepakati pihak eksekutif dan legislatif bisa berubah. Saya berharap demi kepetingan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, janganlah di pangkas. Kalau dipangkas berarti pemerintah belum bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Sebagai bahan perbandingan, Harpendy, juga merasa heran mengapa Wisama Chandramidi yang telah menghabiskan dana miliran rupiah, namun tidak berfungsi tetap dianggarkan di APBD 2010. Bahkan anggaran yang disepakati Rp 1,5 miliar, bisa bertambah menjadi Rp 2 miliar.

“Wisma Chandramidi yang belum memberikan kontribusi apapun, dianggrakan lumayanan besar. Namun demi kepentingan masyarakat ramai mengapa harus sampai ada pengurangan anggaran,” katanya.

Sedangkan Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pontianak, Gusli, juga menyesalkan program yang demi kepentingan masyarakat, anggarannya harus terpangkas. Apalagi diketahuinya adanya perubahan nomenkaltur anggaran di APBD 2010 yang tidak sesuai kesepakatan eksekutif dan legislatif muncul di APBD. Hal tersebut, dinilainya perlu dikaji ulang.

“Demi kepentingan pelayanan masyarakat, janganlah dananya dikurangi. Apalagi kita ketahui banyak sekali perbaikan dan pembenahan harus dilakukan di RSUD Rubini. Sehingga masyarakat yang berobat benar-benar merasakan kenyamanan saat dirawat. Masalah adanya anggaran yang tanpa persetujuan ini, juga pantas dipertanyakan,” katanya.