Mencuatnya anggaran ‘siluman’ di APBD 2010 Kabupaten Pontianak, menimbulkan pro dan kontrak di berbagai kalangan, bahkan di DPRD Kabupaten Pontianak.
Beberapa anggota dewan, menyarankan pos anggaran yang tidak dibahas di rapat anggaran legislatif dan eksekutif sebaiknya tidak direalisasikan.
“Kita menginginkan pos anggaran yang muncul di APBD 2010, tanpa melalui rapat anggaran sebaiknya jangan direalisasikan. Lebih baik, dibahas saat pelaksanaan perubahan anggaran,” kata Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Basri, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (19/3), kemarin.
Bahkan sudah beberapa fraksi dewan, telah membuat surat kesepakatan agar pelaksanaan pos anggaran bermasalah tidak dilaksanakan di tahun 2010 ini. Seperti beberapa pembangunan proyek jalan, pengadaan tanah sekolah, rehab Wisma Chandramidi dan beberapa item anggaran lainnya yang tidak pernah dibahas dalam rapat anggaran.
“Adanya temuan perubahan mata anggaran dalam APBD menyebabkan beberapa fraksi membuat kesepakatan dan surat tembusan ke fraksi-fraksi, unsur pimpinan, dan bupati agar pelaksanaan proyek yang tidak dibahas dalam rapat anggaran jangan dilaksanakan,” tegasnya.
Selain itu, Legislator Partai Hanura, Gusli, sangat menyayangkan pengadaan tanah RSUD dr Rubini Mempawah, dimana semula disetujui dianggarkan Rp 800 juta, tapi di buku APBD mendadak turun menjadi Rp 400 juta. Karena dirinya menilai peningkatan pelayanan kesehatan merupakan hal terpenting yang harus diutamakan.
“Seharusnya demi kepentingan pelayanan masyarakat, janganlah dananya dikurangi. Apalagi kita ketahui banyak sekali perbaikan dan pembenahan harus dilakukan di RSUD Rubini. Sehingga masyarakat yang berobat benar-benar merasakan kenyamanan saat dirawat,” katanya.
Namun dirinya, juga mempertanyakan terhadap dana rehab Wisma Chandramidi yang awalnya disetujui badan anggaran eksekutif- legislatif Rp 1,5 Miliar, tapi dalam buku APBD mendadak membengkak jadi Rp 2 Miliar. Padahal, dirinya menilai rehab pembangunan Wisma Chandramedi bukanlah hal yang pantas diprioritaskan. “Mengapa dana bisa bertambah sampai Rp 500 juta, sedangkan rehab rumah sakit demi kepentingan mayarakat dananya terpangkas,” katanya.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
