Moratorium PNS yang dimulai dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait dengan penundaan penerimaan PNS hingga Desember 2012 mendatang berdampak juga pada Kabupaten Melawi.
Wakil Bupati Melawi, Panji seusai menghadiri rapat koordinasi (Rakor) bersama kepala SKPD di kantor Bupati, Selasa (1/11), mengungkapkan di tahun 2011 ini, Melawi dipastikan tak membuka penerimaan formasi CPNS.
“Informasi dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Melawi tak mendapatkan kuota PNS tahun ini karena belum adanya data terkait dengan perbandingan jumlah PNS dan Kebutuhan rill PNS di Melawi,” kata Panji.
Padahal, ungkapnya, dari BKD sudah mengusulkan 700 formasi CPNS baik untuk tenaga teknis, maupun untuk tenaga pendidik dan kesehatan. Namun, karena belum adanya data tersebut, menyebabkan Menpan tidak mengabulkan pengajuan formasi CPNS.
“Padahal di dalam SKB tersebut, masih ada pengecualian untuk tenaga pendidik dan kesehatan. Tapi tetap saja Melawi tak mendapatkan kuota PNS tahun ini karena tidak memiliki daftar kebutuhan PNS tadi,” terang Panji.
Berdasarkan kajian tersebut, kemudian staf ahli bupati memberikan rekomendasi agar Pemkab Melawi membentuk Tim Asistensi Penghitungan Jumlah PNS, dimana tim yang dibentuk terdiri dari BKD bersama instansi-instansi lainnya. Penghitungan jumlah PNS juga mengacu pada Peraturan Menteri Negara PAN dan BR nomor 26 tahun 2011 tentang pedoman penghitungan jumlah PNS daerah serta Keputusan Menteri Negara PAN dan BR nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang pedoman perhitungan pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka menyusun formasi CPNS.
“Hal ini yang belum kita lakukan, dimana jumlah PNS belum dicocokkan dengan jumlah pegawai yang sebenarnya dibutuhkan di Melawi. Namun kalau mengacu pada APBD, belanja pegawai sendiri masih di bawah 50 persen,” tuturnya.
Panji juga mengungkapkan, bila nantinya telah terbentuk Tim Asistensi Perhitungan Jumlah PNS tersebut hasil dari kerja tim akan dipergunakan untuk melakukan pemerataan dan penempatan PNS sesuai dengan kebutuhan secara tepat.
“Data dari tim, akan dicocokkan dengan data pusat. Sehingga tidak ada lagi cerita guru numpuk di kota, atau guru di satu sekolah terdata delapan orang, namun realitasnya hanya beberapa orang saja,” tambahnya.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
