Bupati Melawi, Firman Muntaco, menggelar coffee morning perdana. Dalam pertemuan ini ternyata dijadikan ajang curhat bagi bagi kepala desa terhadap permasalahan yang ada di desa mereka.
“Di desa saya ini pak belum ada listrik, padahal kami telah mengajukan permohonan pemasangan jaringan listrik ke desa sejak tahun 2009, namun sampai saat ini belum ada jawaban dari pihak PLN,” ujar Paulus Yanto, Kepala Desa Mekar Pelita dalam coffee morning yang digelar di kantor bupati, Rabu (17/3).
Selain persoalan listrik, keluhan lainnya adalah banyaknya usulan dalam Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat kecamatan yang justru berbeda dengan realisasinya. Kades Sukamaju, Darmadiansyah, mengungkapkan usulannya dalam Musrembang yang dilakukan di Kecamatan Tanah Pinoh tidak pernah dipakai oleh pemerintah daerah.
“Kita usulkan jalan, eh yang muncul malah rumah. Padahal kan seharusnya pemerintah lebih melihat mana yang menjadi skala prioritas pembangunan,” keluh Darma.
Bahkan Tora, Kades Tauk Kecamatan Tanah Pinoh mengakui bosan mengikuti Musrembang yang digelar setiap tahunnya, karena sering tidak mendapat perhatian oleh pemerintah. Setiap usulan yang disampaikan dalam Musrembang tersebut ternyata kurang mendapat apresiasi dari pemerintah.
“Kita pernah mengajukan PLTS karena kita juga ingin merasakan listrik, tapi justru yang dapat adalah desa lain yang dekat dengan kota. Padahal dia bisa dapat listrik dari PLN,” kata Tora.
Tora juga mengeluhkan minimnya gaji bagi kepala desa dimana setiap bulannya hanya memperoleh Rp 750.000, padahal mereka harus sering turun ke kecamatan untuk mengikuti berbagai rapat koordinasi. Bagi Tora, perjalanan yang cukup jauh ke ibu kota kecamatan hanya dapat ditempuh melalui sungai sehingga memerlukan biaya yang cukup besar.
“Kita ingin mendapatkan perhatian dari pemerintah terhadap persoalan ini. Karena untuk ikut rapat kan perlu bensin juga,” harapnya.
Bupati Melawi, Firman, lalu menanggapi keluhan-keluhan ini bahwa selama ini Musrembang hanya memprioritaskan kebutuhan formal sehingga banyak yang tidak terakomodir.
“Proyek-proyek yang diusulkan dalam APBD biasanya memang ada deal-deal politik sehingga muncullah proyek yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Firman mengharapkan kedepan Musrembang bisa memunculkan aspirasi yang benar-benar berasal dari bawah dan tidak lagi memunculkan proyek-proyek yang bukan merupakan prioritas.
“Anggaran kedepan akan kita maksimalkan. Bahkan kalau bisa mulai tahun depan setiap Musrembang tingkat kecamatan saya inginnya dianggarkan sebesar Rp 2 miliar,” ujarnya lagi.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
