Perjuangan masyarakat di lima kabupaten wilayah timur, masing-masing Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu dan Melawi, untuk membentuk Provinsi Kapuas Raya (PKR) tampaknya mulai meredup tanpa sebuah gerakan.
Seperti yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Melawi. Pasalnya, tidak ada lagi gaung di tengah masyarakat akan tanda-tanda PKR akan terealisasi dengan cepat. Spanduk ataupun baliho-baliho sebagai salah satu media sosialisasi, seputar wacana pembentukan PKR tidak ada terlihat satupun terpajang di sudut Kota Nanga Pinoh ataupun di sejumlah kecamatan lain.
“Gaungnya kurang terasa bang. Lihat saja, seperti kita di daerah Sayan, Kota Baru ataupun Sokan, masih banyak masyarakat kita yang tidak tahu akan isu pemekaran provinsi yang baru tersebut,” ungkap Buji, salah seorang warga Sayan, saat ditemui di Nanga Pinoh pekan lalu.
Ia juga mengaku tidak tahu bagaimana perkembangan PKR sekarang. Baik di tingkat atas ataupun daerah. Karena belum ada sosialisasi yang gencar dari pemerintah.
“Yang paling gencar baru di tingkat elit politik kalau saya lihat. Sedangkan kita di tingkat bawah sebagai masyarakat jarang dilibatkan. Kita juga tidak tahu apakah fasilitas-fasilitas pendukung untuk PKR sudah dipersiapkan. Karena percuma saja, memekarkan diri jika kita tidak dalam kondisi siap di segala bidang,” katanya.
Namun demikian, Buji mengaku sangat setuju dan mendukung penuh terbentuknya PKR. Dengan harapan, pembangunan di lima kabupaten ini dapat berkembang dan maju lebih baik.
“Sebagai masyarakat biasa, kita hanya menginginkan bagaimana pelayanan publik dapat lebih baik, ketika kita sudah menjadi provinsi sendiri. Karena itu merupakan tujuan dari pemekaran,” harapnya.
Sementara itu, Agung Prayogi pemerhati pemerintahan Kabupaten Melawi menilai bahwa para penggagas kurang gencar mensosialisasikan wacana provinsi baru tersebut hingga ke daerah-daerah di tingkat bawah.
“Paling gaung yang paling besar hanya di Sintang saja, sedangkan di empat kabupaten lainnya, biasa saja. Terbukti, banyak warga kita yang belum tahu akan adanya wacana terbentuknya PKR itu sendiri,” kata Agung, kepada Borneo Tribune, baru-baru ini.
Ia juga mempertanyakan soal dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Melawi serta pihak DPRD terkait rencana pembentukan PKR, yang hingga saat ini belum ada sebuah kejelasan pasti kapan akan terwujud.
Terutama dalam hal persetujuan dukungan anggaran, baik itu persetujuan pemberian dukungan dana untuk Pilkada pertama kali di provinsi baru, persetujuan letak ibu kota provinsi, persetujuan dukungan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi (minimal 2 tahun berturut-turut sejak diresmikan), persetujuan memindahkan sebagian personel yang dibutuhkan provinsi baru, persetujuan penyerahan sebagian aset/kekayaan kabupaten/kota yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintahan baru dan lainnya.
“Ke semua hal itu harus segera dibahas. Terutama pada tingkat DPRD. Bila perlu, apa yang menjadi keputusan kita terhadap dukungan pembentukan PKR dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Karena disitu, ada uang rakyat yang dipergunakan. Penggunaan keuangan daerah, harus jelas dan transparan. Jika tidak, maka akan menjadi boomerang bagi para pengambil kebijakan itu sendiri ke depannya,” ingat Agung.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
