Hingga kini, belum ada kejelasan total anggaran yang akan dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Melawi. Padahal, KPUD Melawi sudah mulai melakukan tahapan pemilukada sejak beberapa bulan lalu. Pasalnya, APBD Melawi masih dalam proses pembahasan.
Hingga kini, belum ada kejelasan total anggaran yang akan dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Melawi. Padahal, KPUD Melawi sudah mulai melakukan tahapan pemilukada sejak beberapa bulan lalu. Pasalnya, APBD Melawi masih dalam proses pembahasan.
“Sampai saat ini belum tahu finalnya berapa, hanya dari yang kita ajukan dari Rp 14 miliar menjadi Rp 12,6 miliar. Hanya yang akan direalisasikan kita belum tahu persis,” ujar Julita, Ketua KPUD Kabupaten Melawi baru-baru ini.
Anggaran penyelenggaran pemilukada sebesar Rp 12,6 miliar sendiri telah diajukan oleh tim anggaran dari pemda Melawi. Hanya besaran anggaran yang pasti, belum dapat diketahui, karena masih dalam tahap pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Melawi.
Menurut Julita, bila belum ada kejelasan besaran anggaran tersebut, sesuai dengan instruksi KPU Pusat, maka KPU kabupaten/kota harus segera mengambil sikap untuk mengundurkan tahapan pemilu atau tetap melaksanakannya sesuai jadwal.
“Namun koordinasi terakhir dengan almarhum Pak Suman pada tanggal 5 Januari (ketika masih menjabat bupati Melawi), apapun yang terjadi di Melawi, kita tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, KPUD Melawi telah disarankan untuk melakukan peminjaman dana kepada kas daerah. Julita menjelaskan, dirinya telah melakukan peminjaman dana sebesar Rp 500 juta untuk membiayai operasional tahapan pemilukada.
“Ini sudah kami jalankan, dan sekarang kita coba pinjam lagi karena ada penyelenggara yang paling bawah (tingkat PPS) yang sudah harus bekerja, misalnya untuk melakukan verifikasi calon perseorangan,” ujarnya.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
