You are here

Pusat Terlambat, Pengucuran Bos Terhambat

 Akibat dana BOS untuk triwulan IV yang belum mengucur dari pemerintah pusat juga berdampak pada daerah yang belum juga bisa mengucurkan ke sekolah-sekolah secara langsung.

"Kita pun akhirnya juga terlambat kucurkan ke sekolah-sekolah. Jadi bukan daerah yang terlambat cairkan dana BOS triwulan IV ini tapi dari pusat yang sampai sekarang belum ada masuk ke kas daerah," kata Manajer BOS Dinas Pendidikan Kubu Raya, Anwar.

Seharusnya menurut dia, awal Oktober tadi sudah masuk ke kas daerah. Tapi sampai sekarang belum ada. Apalagi sudah memasuki akhir tahun. "Kita sudah lapor ke pusat alasannya dari Kemenkeu yang belum cairkan," ucapnya.

Menurut dia ini sangat ironis ketika di triwulan I,II dan III, pemerintah pusat selalu mendesak daerah agar segera cepat mencairkan dana BOS ke sekolah-sekolah. Tapi sekarang di triwulan IV justru terbalik, pusat yang belum cairkan. "Harusnya pemerintah pusat ditindak. Karena sewaktu kita terlambat kita akan ditindak. Jadi harus adil," tegasnya.

Keterlambatan ini ia sebutkan telah beritahukan ke sekolah-sekolah melalui K3S. Sementara untuk BOS Daerah, ia memastikan telah dicairkan ke sekolah-sekolah. Dananya langsung ditransfer ke rekening sekolah dengan jumlah Rp36 ribu plus pakaian seragam. "Inilah komitmen dari bupati terhadap dunia pendidikan yang tetap menjadi salah satu prioritas," ucapnya.

Untuk tahun 2011 ini, alokasi untuk dana pendidikan itu sebesar Rp38 miliar, terdiri dari dana BOS yang bersumber dari APBN sebesar Rp30.084.971.000 dan BOSDA yang bersumber dari APBD sebesar Rp8.108.254.500.

Jumlah sekolah penerima, SD     Negeri 313 buah dan Swasta 30 buah, SMP Negeri 71 buah dan Swasta 36 buah serta SMA 13 buah, SMK 4 buah dan MAN 1 buah.

BOSDA diarahkan bagi siswa yang kurang mampu, penganggarannya untuk bantuan seragam gratis dan pembebasan biaya pendidikan di SMA. Ini juga dimaksudkan untuk mendukung program Wajib Belajar 12 tahun yang akan diterapkan pada tahun 2012 oleh Kemendiknas.