Program konversi minyak tanah ke gas elpiji langkah maju dan baik. Dalam menerapkanya, pemerintah diminta untuk melihat kondisi riil secara utuh masing-masing daerah, tidak menyama-ratakan terutama wilayah Kabupaten Kubu Raya.
Program konversi minyak tanah ke gas elpiji langkah maju dan baik. Dalam menerapkanya, pemerintah diminta untuk melihat kondisi riil secara utuh masing-masing daerah, tidak menyama-ratakan terutama wilayah Kabupaten Kubu Raya.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Masdar AR dan Ketua Komisi D DPRD Kubu Raya, Mustafa MS yang sama-sama dari Fraksi Partai Golkar ditemui, Kamis (4/2) siang kemarin.
Masdar yang dimintai pendapatnya mengenai penolakan ratusan ibu rumah tangga terhadap penghapusan subsidi minyak tanah seiring telah berjalannya program konversi gas tiga kilogram pada akhir 2009 menyatakan hal tersebut merupakan gambaran kondisi ril yang terjadi di masyarakat.
“Sebaiknya pemerintah kembali mengkaji keputusan menghapuskan subsidi dan mengurangi jatah minyak tanah terutama mengingat sebagian besar terutama masyarakat di pelosok Kubu Raya masih sangat tergantung dengan bahan bakar tersebut,” ucap Masdar.
Apalagi kata Ketua DPD Partai Golkar Kubu Raya ini, tidak semua desa di daerah otonom hasil pemekaran Kabupaten Pontianak ini telah dialiri oleh listrik sehingga masyarakat untuk penerangan masih menggunakan lampu minyak tanah bahkan alat tranportasi seperti motor kelotok (kapal motor kayu) masih ada yang menggunakan minyak tanah.
“Sementara subsidi dan pengurangan kuota minyak tanah sudah dilakukan, sedangkan pemerintah belum menyiapkan pengganti penerangan bagi masyarakat. Ya, masyarakat bukan merasa hidup dalam kemajuan malah kembali mundur dalam kegelapan, mereka tidak menghidupkan pelita dan alat penerangan lainnya karena minyak tanah mahal serta langka. Ini yang harus diantisipasi dan disenergikan dengan instansi lain. Sementara ini masyarakat pun tidak mampu memasang listrik karena tarifnya mahal dan harus dibayar tunai,” papar Masdar.
Hal senada disampaikan Mustafa MS. Ia menilai program konversi ke gas elpiji adalah bagik, namun pemerintah haruslah melihat kondisi daerah dan masyarakat secara riil secara utuh masing-masing daerah.
“Pemerintah pusat jangan hanya memikirkan dan menyamaratakan dengan wilayah Jabotabek. Di sana, listrik teraliri semua wilayah hingga ke pelosok sehingga tanpa minyak tanah masyarakat tak terlalu pusing. Sementara di Kalimantan, di Kalimantan Barat dan di Kubu Raya, tidak semua daerah tersentuh oleh listrik sehingga masyarakat banyak masih menggunakan lampu minyak tanah, sementara subsidi dihapus dan kuota mau dikurangi, ini juga akan membebankan masyarakat,” papar Wakil Ketua II DPD Partai Golkar KKR ini.
Untuk memasang listrik saja, kata Mustafa masyarakat tak mampu mengingat biayanya yang terlalu tinggi sebesar Rp 3,5 juta dan harus cash seperti di Dabong yang mayoritas penduduknya petani dan nelayan. “Seharusnya program konversi ini juga seiring dengan pembangunan listrik hingga ke pelosok desa. Sehingga ketika subsidi dan kouta minyak tanah dikurangi, masyarakat sudah siap, mereka tidak hanya beralih untuk bahan bakar memasak saja, tapi sudah ada alternative bagi penerangan,” papar Mustafa.
Selain itu juga, harap Mustafa, ketika konversi berjalan, Pertamina harus bisa menjamin ketersediaan stok serta daerah jangkauan hingga ke pelosok sehingga masyarakat mudah mendapatkan gas elpiji dengan harga standar pemerintah dan keamanan tabung maupun kompor gas. “Jangan sampai masyarakat sudah beralih, stok tidak ada dan harus mengeluarkan biaya besar untuk ongkos membeli gas yang hanya seberat 3 kg tersebut. Standar harga juga harus dijamin tidak membengkak dan membebankan rakyat,” tukasnya.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
