Pemilu Legislatif yang dihelat 9 April 2009 lalu masih menyisakan cerita dan menjadi momok tersendiri bagi para elit partai di Ketapang. Dengan sistem suara terbanyak, nomor urut sudah tidak penting lagi. Akibatnya, sistem ini pun memakan korban para petinggi partai yang semula memiliki nomor urut bagus namun akhirnya tidak lolos akibat perolehan suaranya minim.
Pemilu Legislatif yang dihelat 9 April 2009 lalu masih menyisakan cerita dan menjadi momok tersendiri bagi para elit partai di Ketapang. Dengan sistem suara terbanyak, nomor urut sudah tidak penting lagi. Akibatnya, sistem ini pun memakan korban para petinggi partai yang semula memiliki nomor urut bagus namun akhirnya tidak lolos akibat perolehan suaranya minim.
Tengok saja, Ketua DPC PPP Ketapang Fehri Herwandi yang di internal caleg PPP harus puas di urutan ketiga di daerah pemilihan Ketapang 1 yang mencakup Kecamatan Kota Delta Pawan, Muara Pawan dan Kecamatan Matan Hilir Utara, namun PPP hanya mampu meraih satu kursi, dan praktis Ketua DPC nya harus rela tergusur dan memberikan kursinya kepada Soemardi yang memperoleh suara terbanyak, berdasarkan rekapitulasi suara PPP diperkirakan meraih 5 kursi di DPRD Ketapang. Begitu juga dengan Ramses, Ketua DPC PDIP Ketapang ini harus legowo. Bertarung di Dapil 1, suaranya kurang banyak dibandingkan caleg lain di PDIP. Ia harus puas di posisi ke tiga. Sementara PDIP hanya mendapat satu kursi, dan tiket itu diraih caleg nomor urut 9 keturunan Tionghoa yakni Antony Salim. Antony Salim juga berhasil membuat sejarah di Ketapang, dialah orang pertama calon anggota DPRD Ketapang terpilih yang berasal dari warga Tionghoa . Jumlah kursi PDIP di DPRD Ketapang diperkirakan lima kursi.
Sementara di Partai Golkar, H Kadarisman Bersah yang saat ini menjabat Ketua DPRD Ketapang dan juga Sekretaris Umum DPD Golkar Ketapang tersingkir karena gagal memperoleh suara di DPRD Propinsi. Bagi Partai Golkar sendiri, Pemilu 9 April 2009 dilalui dengan berat. Dari 15 kursi pada Pemilu 2004, Golkar harus rela kehilangan 4 kursi yang kini diperkirakan tinggal 11 kursi. Kendati demikian menurut Kadarisman, setidaknya Partai Golkar masih tetap unggul di DPRD Ketapang.
Sementara itu, sejumlah kalangan menilai, dengan system suara terbanyak mau tidak mau semua caleg harus berkerja keras dan harus memiliki basis modal baik massa maupun dana. ‘’Artinya siapa yang punya basis dan dana, maka dijamin bakal lolos,’’ ujar Umar Mansur, warga Ketapang.
Menurut Umar, system suara terbanyak katanya sangat membutuhkan kerja ekstra kerja keras dari tiap calon untuk mensosialisasikan diri, dan itu kata dia butuh biaya. Mengingat hal itu, Umar Mansur pesimis jika anggota dewan yang terpilihnya betul-betul mampu menjalankan fungsi-fungsi legislasinya. ‘’ Paling mereka akan sibuk bagaimana memikirkan untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan saat pemilu lalu,’’ papar Umar.
Namun katanya, semua itu kembali kepada masyarakat sebagai pemilih untuk meminta pertanggungjawaban dari anggota dewan yang dipilihnya jika tidak menjalankan fungsinya dengan benar.
