Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Barat, mengunjungi 12 desa, untuk menampung aspirasi masyarakat terkait infrastruktur, kelistrikan, PNPM dan pemekaran yang belum memadai dan selalu dikeluhkan masyarakat.
Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Barat, mengunjungi 12 desa, untuk menampung aspirasi masyarakat terkait infrastruktur, kelistrikan, PNPM dan pemekaran yang belum memadai dan selalu dikeluhkan masyarakat.
Erma Suryani Ranik, Anggota DPD RI Kalimantan Barat, dalam konferensi pers, Selasa (23/3) di Ruang VIP Bandara Rahadi Oesman Ketapang, mengatakan, dalam reses bulan Maret lebih mengkhususkan masyarakat di Kecamatan Laur Kabupaten Ketapang.
“Kunjungan kerja saya kali ini ingin menjaring aspirasi masyarakat untuk mendapatkan dana perimbangan pusat atau bagi hasil untuk daerah, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat mewujudkan apa yang telah disampaikan masyarakat Kecamatan Sungai Laur khususnya, dan Ketapang umumnya, agar pemerintah pusat dapat dengan serius memperhatikan pembangunan di kecamatan dan Kabupaten Ketapang,” kata Erma.
Ia mengatakan, dari beberapa kabupaten mengusulkan permohonan resmi dari DPRD untuk cepat menanggapinya.
Menurut Erma infrastruktur di Kabupaten Ketapang perlu pembenahan terutama di daerah pedalaman, karena infrastruktur merupakan gerakan perekonomian masyarakat yang harus menjadi prioritas.
“Coba anda lihat kondisi Jalan Pelang-Tumbang Titi, dari zaman saya masih kecil jalan itu tidak genah-genah, tiap tahunnya kan ada anggaran,” ungkap wanita kelahiran Ketapang ini dengan keheranan.
Kemudian, jelasnya, pengawasan yang lemah dan keridak relaan pemerintah daerah untuk mempublikasikan anggaran secara transpransi membuat pembangunan di Ketapang menjadi lamban.
”Anggaran APBD itu harus dipublikasikan ke masyarakat secara transparansi agar masyarakat bisa mengawasi setiap pembangunan, dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat itu dibenarkan Undang-undang,” jelasnya.
Ia memaparkan, dari informasi yang didapatkannya, pada tahun 2010 ini akan ada pembukaan jalan daerah Kecamatan Sungai Laur yang berbatasan dengan Kabupaten Sekadau dan Nanga Mahap, karena sudah terjalin kerja sama antara Ketapang dan Sekadau.
Sementara, kelistrikan yang ada di daerah pedalaman baru direalisasikan di Kecamatan Sungai Laur saja, sedangkan desa lain terpaksa masyarakat harus menggunakan genset.
“Paling tidak program PLTA Micro Hidro bisa dibangun di desa-desa itu untuk mengatasi krisis listrik di pedalaman, karena potensi jeram-jeram air sangat mungkin untuk dibuat pembangkit listrik tenaga air dan investasinya pun tidak terlalu besar,” sarannya.
Ia juga menyinggung program PNPM yang menurutnya memiliki manfaat bagi masyarakat. Maka pada tahun ini, program PNPM akan ditingkatkan.
Sedangkan pemekaran daerah, jelasnya, pada tahun ini dipastikan tidak ada lagi.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
