Bupati KKU, Hildi Hamid mengaku mempunyai kewajiban mengeliminir segala dampak permasalahan yang melemahkan birokrasi pemerintahannya.
Bupati KKU, Hildi Hamid mengaku mempunyai kewajiban mengeliminir segala dampak permasalahan yang melemahkan birokrasi pemerintahannya.
“Seberapa pun banyaknya serta sebaik apapun kebijakan publik yang telah ditetapkan menjadi percuma apabila memiliki interpretasi sendiri-sendiri dalam melaksanakan kebijakan tersebut,” jelas bupati pilihan rakyat ini.
Menurut Hildi, PNS berada pada garis depan untuk secara jernih, peka dan responsive membaca denyut nadi publik yang wajib dilayani, memberi makna yang solutif, konstruktif, dan prospektif atas keseluruhan realitas sosial saat ini.
Karenanya beberapa hal yang harus menjadi komitmen bersama untuk perbaikan ke depan antara lain perlunya peningkatan disiplin dan etos kerja, perbaikan sistem dan budaya kerja, peningkatan kompetensi, integritas dan loyalitas untuk menuju kearah terwujudnya sosok Pegawai Negeri Sipil yang professional dan beretika.
Begitu juga menjunjung tinggi nilai pengabdian dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
