"Untuk konsumsi sandang-pangan masyarakat Kalbar 80 persen berasal dari luar daerah dan yang terbanyak dari Pulau Jawa dan rata-rata pendistribusiannya melalui jalur laut atau pelayaran," kata Herman Hoffi di Pontianak, Kamis.
Sementara, kata Herman Hoffi, biaya angkut semakin naik dan kebanyakan pemilik ekspedisi tidak mengikuti tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun provinsi sehingga dampaknya dirasakan oleh masyarakat Kalbar.
"Seharusnya Pemerintah Pusat maupun Provinsi harus segera mengambil tindakan karena ada beberapa pengusaha pelayaran yang mengeluhkannya kepada kami dan kami merasa hal ini harus segera ditindaklanjuti. Apalagi kami sebagai perwakilan rakyat yang harus menyampaikan aspirasi mereka," terang Herman Hoffi.
Kalau kami amati, kata Herman Hoffi, sepertinya dalam transaksi pelayaran ada pihak yang sengaja memonopoli hal ini dan pastinya tujuannya untuk meraup keuntungan yang besar.
"Pengusaha pelayaran seharusnya mengambil tarif yang standar karena kalau tidak dampaknya juga akan dirasakan masyarakat. Akibatnya sejumlah kebutuhan pokok akan naik dan ini yang selalu menjadi keluhan masyarakat," paparnya.
Untuk itu, kami harapkan pemerintah harus segera menangani hal ini karena menyangkut kepentingan masyarakat Kalbar dan yang paling penting guna menghindari terjadinya penyelewengan dari ketetapan yang sudah diputuskan pemerintah.
"Kita tahu sendiri kalau untuk bahan pokok seperti beras dan sebagainya itu didatangkan dari Pulau Jawa dan bisa dipastikan pendistribusiaannya melalui jalan laut dan hal ini juga sebenarnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kalbar karena kalau pengusaha pelayaran mengambil tarif yang lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah, maka pajak yang dibayar besar kemungkinan sesuai dengan tarif yang standar. Ini sangat perlu sekali untuk diawasi," tegas Herman Hoffi. (Antara)
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
