Pemerintah Kamboja mengancam akan mengusir seorang pejabat senior PBB , menuduh dia ikut campur tangan dalam politik Kamboja. Kementerian luar negeri Kamboja menyatakan cemas menyangkut pernyataan-pernyataan koordinator wilayah PBB Daouglas Broderick yang mendesak lebih banyak debat publik mengenai rancangan undang-undang anti korupsi untuk melindungi hak-hak rakyat Kamboja dan memenuhi standar internasional.
Pemerintah Kamboja mengancam akan mengusir seorang pejabat senior PBB , menuduh dia ikut campur tangan dalam politik Kamboja. Kementerian luar negeri Kamboja menyatakan cemas menyangkut pernyataan-pernyataan koordinator wilayah PBB Daouglas Broderick yang mendesak lebih banyak debat publik mengenai rancangan undang-undang anti korupsi untuk melindungi hak-hak rakyat Kamboja dan memenuhi standar internasional.
Pernyataan-pernyataan itu adalah satu "campur tangan terang-terangan dan tidak bisa diterima dalam masalah dalam negeri Kamboja", kata Menteri Luar Negeri Hor Namhong dalam pernyataan tertulis yang dikirim ke Broderick, Sabtu (19/3).
Jika hal itu diulang kembali , Broderick akan diusir, kata surat yang diperlihatkan kepada Reuters , Senin (22/3).
Juru bicara PBB Margaret Lamb menolak memberi komentar mengenai hal itu.
Majelis Nasional Kamboja , yang dikuasai Partai Rakyat yang berkuasa, mendukung rancangan undang-undang yang lama ditunggu itu pada 11 Maret kendatipun imbauan dari PBB dan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk menangguhkan keputusan itu agar publik dapat diajak berkonsultasi.
Para anggota parlemen oposisi meninggalkan sidang itu untuk memprotes apa yang mereka sebut satu undang-undang yang tidak transparan dan akan mengekang individu-individu melaporkan tindak korupsi. Korupsi melanda Kamboja di mana penyogokan adalah bagian dan paket untuk memperoleh bisnis . Menurut pengetahuannya , tidak ada rancangan undang-undang dibicarakan dengan kelompok yang terkait termasuk masyarakat sipil , sejak tahun 2006," kata Broderick , kepala Tim Wilayah PBB di Kamboja dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada media 10 Maret.
Kementerian luar negeri Kamboja mengatakan Broderick bertindak tanpa arahan dari Sekjen PBB di New York dan Wilayah PBB bertindak melampaui batas mandatnya.
Pengawas korupsi Transparansi Internasional tahun lalu menempatkan Kamboja peringkat ke 158 dari 180 negara dalam hal korupsi.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
