Menyikapi pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang tampaknya akan segera dibuatkan Kepres, Majelis Adat Dayak Nasinal (MADN) melalui ketuanya, Atan Palil mengaku sudah menghadap Mendagri Gemawan Fauzi di Jakarta, Senin (25/1) lalu.
Menyikapi pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang tampaknya akan segera dibuatkan Kepres, Majelis Adat Dayak Nasinal (MADN) melalui ketuanya, Atan Palil mengaku sudah menghadap Mendagri Gemawan Fauzi di Jakarta, Senin (25/1) lalu.
”Saya didampingi Salem dan Bunau, difasilitasi Anggota DPD RI Dapil Kalbar, Ermas S. Ranik sudah menghadap Mendagri soal pembentukan BNPP, senin lalu,” ungkap Atan di Café Betang, Rabu (27/1).
Sebelumnya beredar isu bahwa pimpinan BNPP tinggal menunggu pilihan presiden. Namun ternyata Kepres yang disiapkan baru ditandatangani.
“Mendagri menyampaikan bahwa kepresnya sudah ditandatangani presiden,” kata pria yang merintis karir di BNI itu.
Untuk BNPP tersebut, dihadapkan bisa diisi oleh orang-orang yang betul-betul memahami kondisi Kalbar, mengingat Kalbar berbatasan langsung dengan Malaysia yang panjang lintasan perbatasan 877 km hingga 1200 km yang meliputi 5 kabupaten 37 persen dari penduduk Kalbar atau 1700 orang.
Permasalahan di perbatasan yang hanya menyoroti masalah pemindahan patok perlu diidentifikasi pemerintah, namun yang mau dicari adalah faktor peyebab pemindahan patok itu. Kendatipun demikian isu pemindahan patok tapal batas Negara tidak perlu dikhawatirkan mengingat di perbatasan itu terjalin hubungan kekerabatan dua warga Negara yang sebagian besar satu suku.
“Namun kesejangan sosial sudah tinggi terjadi di perbatasan,” kata pria 69 tahun itu.
Lanjut Atan, pendekatan keamanan di perbatasan tidak cukup dilakukan dengan pendekatan militer namun lebih tepat juga jika dilakukan dengan pendekatan budaya.
Mendagri menerima semua yang disampaikan, dan segera akan menindaklanjuti laporan dan informasi yang disampaikan , sehingga kedepan permasalahan perbatasan akan terus diperhatikan. Selama ini MADN dan DAD tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan pembanguan perbatasan.
“MADN berharap pemerintah dalam memilih kepemmpinan BNPP diisi orang-orang yang menguasai perbatasan,” kata Atan berharap.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
