Kondisi demokrasi di Indonesia merupakan representasi yang buruk. Dominasi elit politik. Elit tersebut mengabaikan kepentingan umum. Gerakan masyarakat sipil yang terkotak-kotak, tidak berakar, serta terpinggirkan secara politis. Pernyataan tersebut disampaikan Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Cristina Dwi Susanti dalam acara diskusi publik menghubungkan gerakan sosial dan gerakan politik di Hotel Kini, Senin (20/4).
Kondisi demokrasi di Indonesia merupakan representasi yang buruk. Dominasi elit politik. Elit tersebut mengabaikan kepentingan umum. Gerakan masyarakat sipil yang terkotak-kotak, tidak berakar, serta terpinggirkan secara politis. Pernyataan tersebut disampaikan Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Cristina Dwi Susanti dalam acara diskusi publik menghubungkan gerakan sosial dan gerakan politik di Hotel Kini, Senin (20/4).
“Diperlukan sebuah terobosan untuk mengatasi keadaan demokrasi yang buruk itu dengan mendirikan blok politik demokratik,” saran Cristina Dwi.
Alasan pendirian blok politik demokratik tersebut menurut Wiwik, sapaan akrab Cristina Dwi, karena belum berhasilnya berbagai usaha menjembatani berbagai gerakan masyarakat sipil. Belum efektifnya persatuan sipil diantara kelompok-kelompok komunal (agama, etnisitas, klien, hukum adat, dll) karena disingkirkannya prinsip kesetaraan. Serta belum tercapainya posisi tawar yang berarti secara politis bagi gerakan masyarakat sipil.
“Selain itu karena kebutuhan akan adanya gerakan politik alternatif yang mengikutsertakan perempuan. Dan adanya kebutuhan untuk mencari cara politis tanpa harus terlibat dalam parpol (non partisan) untuk menyusun platform dan menegosiasikannya dengan kandidat atau parpol tertentu,” ungkap Wiwik.
Sementara itu, Pengamat Politik Untan, Gusti Suryansyah yang hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut mengatakan perubahan menuju keadaan yang lebih baik dan bermakna merupakan dambaan banyak pihak. Termasuk dari orang-orang yang frustasi dan menjadi pengikut gerakan sosial massal.
“Perubahan, merupakan sesuatu yang layak diperjuangkan dengan pertaruhan nyawa dalam sebuah gerakan perlawanan terhadap realitas sosial atau realitas ekonomi atau realitas politik yang dihadapi,” katannya.
Hal ini kata Gusti menunjukkan, bahwa kenyataan sosial, ekonomi dan politik yang ada selalu saja menimbulkan ketidakpuasan. Terutama akibat dari ketidakadilan tatanan sosial ketidak adilan ekonomi dan ketidakadilan politik yang ada.
Gerakan perlawanan dapat berasosiasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk memberi respon atas realitas sosial. Dalam banyak kasus ungkapnya, gerakan perlawanan secara mendasar ditentukan oleh dinamika dan konfigurasi kekuasaan.
“Dengan kata lain, gerakan perlawanan ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan yang menghendaki perubahan kekuasaan dengan yang tidak menginginkan perubahan,” kata Dosen Fisipol Untan ini.
Selain Wiwik dan Gusti Suryansyah, diskusi publik ini menghadirkan S. Masiun dari POR Pancur Kasih dan Peneliti HAM Elsam, Sentot Setyosiswanto.
Sentot mengatakan ada dua kelompok, pertama kelompok oposisi, lainnya kelompok pro gerakan sosial.“Saya melihat di wilayah hak asasi manusia saja hanya sedikit yang mau masuk ke ranah itu, tapi lebih banyak yang tidak mau bersentuhan langsung,” ujarnya.
Dia mengatakan dua kali pemilu tapi tak ada terjadi perubahan yang signifikan dan tidak ada usaha-usaha yang dilakukan dan pengornagisasi yang dilakukan tidak ada hasilnya.
“Menjadi penting bagi teman-teman di Kalbar untuk mengadopsi gerakan politik menjadi gerakan sosial apakah mau masuk ke ranah yang disenangi untuk menjadi pilihan,” tukasnya.
