Borneo Tribune

Kalangan anggota DPRD Kalbar mempertanyakan dan mengkritisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2010. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tergambar dalam pemandangan umum anggota DPRD yang dibacakan per fraksi pada rapat paripurna penyampaian pandangan umum anggota DPRD Kalbar di Balairung Sari DPRD Kalbar, Senin (4/1).

Miftah, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menjadi juru bicara mewakili rekan sefraksinya mempertanyakan beberapa pertanyaan terkait RAPBD Kalbar 2010. Pertanyaan tersebut berdasarkan pengantar nota keuangan KUA dan PPAS yang disampaikan eksekutif pada akhir Desember lalu.

“Perlu adanya penjelasan dengan alasan logis kenapa RAPBD 2010 lebih kecil jumlahnya dibanding dengan APBD perubahan 2009. Padahal diproyeksikan PAD 2010 akan mengalami peningkatan,” kata Miftah.

Tahun 2010 terjadi pengurangan dana perimbangan dari pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya sebesar Rp 23 miliar.  Dia minta ini dijelaskan, agar masyarakat Kalbar mengetahui nsehingga terjadi pengurangan.

Terkait pendapatan lebih lanjut dia juga menyoroti persoalan penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) membiayai belanja pegawai. Seperti yang disampaiakn dalam nota pengantar RAPBD eksekutif pada tahun 2010 ada beberapa program pusat terkait penerimaan pegawai baru, kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen, kenaikan tunjangan lauk pauk sebesar Rp5000/hari/orang/hari kerja dan pembayaran gaji ke 13.

“Ini dibebankan kepada PAD tahun 2010, perlu adanya penjelasan dan dasar hukumnya,” tegas Miftah.

Dia juga menyesalkan proyeksi PAD tidak jelas dan tidak melampirkan data-data pendukung. Sehingga anggota fraksinya mengalami kesulitan menganalisa angka seberapa besar setiap sector PAD diperoleh. Misal penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  (PBBKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan PBBnKB.

“Kebijakan pendapatan juga harus dilengkapai dengan kinerja atau prestasi pendapatan tahun 2008 dan 2009. Beserta kendala yang dihadapi. Sehingga upaya dan target yang akan dicapai tahun 2010 lebih realistis,” tukasnya.

Pandangan umum anggota DPRD Kalbar merupakan rangkaian dari tahapan penyusunan APBD. Dalam kesempatan ini setiap anggota diberikan kewenangan mengkritisi pengantar nota RAPBD, KUA dan PPAS. Saran dan kritikan anggota tersebut diakomodasi didalam pandangan yang dibacakan masing-masing satu orang setiap fraksinya.

Terdapat sembilan orang perwakilan anggota DPRD Kalbar menyampaikan aspirasi anggota fraksinya. Diantaranya PDIP diwakili Thomas Aleksander, Golkar oleh Andry Hudaya Wijaya, Demokrat diwakili Sai’yan, PPP dibacakan Miftah, PAN dibacakan Syaifudin Hum, Fraksi Gerindra Sejahtera Bersatu dibacakan oleh Antonius Situmorang.

Juru bicara fraksi PAN, Syaifudin Hum mempertanyakan kelengkapan dokumen pendukung RAPBD yang hingga saat ini belum disertakan secara lengkap oleh eksekutif.

“Kami melihat jika hal ini tidak segera dilengkapi maka legislative dalam menjalankan fungsinya berkitan dengan control anggaran akan sangat tidak optimal. Dan itu artinya sangat terbuka bagi proses penganggaran yang manipulated dan tidak akuntabel,” kata Syaifudin Hum di hadapan rapat paripurna yang dipimpin wakil Ketua DPRD Kalbar, Ahmadi Usman dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya beserta jajarannya.

Beberapa sektor anggaran juga dikritisi Fraksi PAN yang terdiri dari lima orang anggota ini. Diantaranya tiga sektor pembangunan dasar yakni sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Di anggaran pendidikan anggota PAN melihat bahwa anggaran yang tertera pada RAPBD 2010 bersifat proyek bersifat top down dan kurang mencerminkan kebutuhan dan potensi lokal.

“Padahal paradigma pembangunan pendidikan yang semestinya sudah harus menggunakan paradigma konstrutivistik dan berangkat dari kebutuhan, kemampuan serta potensi lokal. Karena itu anggaran pendidikan harus diarahkan pada peningkatan kualitas serta pengayaan metode belajar mengajar guru yang hasil akhirnya dapat dilihat dari peningkatan kualitas belajar siswa,” jelasnya.

Sementara itu juru bicara anggota fraksi Gerindra Sejahtera Bersatu, Antonius Situmorang diantaranya mempertanyakan terjadinya pengurangan APBD Kalbar 2010.

“Pada APBD 2009 setelah perubahan berjumlah Rp 1,79 miliar. Sedangkan dalam APBD 2010 hanya berjumlah Rp 1,54 miliar. Berarti ada penurunan sebesar Rp 255,33 miliar kami mohon penjelasan kenapa ini bisa terjadi,” kata Antonius.

Beberapa pertanyaan lainnya juga disampiakan kepada eksekutif dalam kesempatan tersebut. Wagub Christiandy Sanjaya usai menghadiri sidang paripurna mengatakan akan menindaklanjuti semua kritik, saran, pertanyaan  dan masukan dari anggota DPRD tersebut.

“Semuanya akan kita jawab tanggal 7 Januari mendatang, yang jelas anggota dewan menyerap aspirasi masyarakat itu yang menjadi perhatian kita semua. Tujuan bersama anggaran dimanfaatkan untuk masyarakat banyak. Pembahasannya nanti akan kita pertajam apakah sesuai dengan pendapatan yang ada,” jelas Christiandy.