Dibongkarnya lapak PKL dengan inisiatif sendiri oleh pemiliknya wajib diacungi jempol. Terlebih banyak masyarakat setempat terutama para pemudanya yang ikut membantu pembongkaran itu.

"Kalau sudah mulai lapang begini, pandangan jelas semakin leluasa," ujar Burhanudin tokoh masyarakat setempat.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Majelis Adat Budaya Tionghao (MABT) Kalbar, Harso Utomo Suwito mengatakan kegiatan Pekan Gawai Dayak (PGD)  XXIV yang di buka secara resmi oleh Mendagri H, Mardiyanto beberapa hari lalu merupakan sebuah even budaya yang perlu terus terus ditingkatkan.

Selain itu, berbagai kegiatan budaya yang lebih variatif juga dapat digelar pada PGD ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung tahun wisata Kalbar.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Kalimantan Barat mengkritisi proyek-proyek swakelola.

Ketua Umum LPJKD Kalbar, Bambang Widianto mengatakan proyek-proyek konstruksi pemerintah swakelola harus dihilangkan. “Ini bertentangan dengan Kepres nomor 80 tahun 2003 pasal 40,” kata Bambang, di Pontianak, Jum’at (22/5).

Beberapa bulan kedepan Rakyat Indonesia akan disibukkan dengan pemilihan presiden dan Wakil Presiden. Tidak terkecuali dengan kepala daerah (Kada).

Sebagai jabatan Politis kepala daerah biasanya berasal atau diusung oleh partai politik. Kadang juga merupakan fungsionaris Parpol. Karena capres dan cawapres berasal dari parpol, maka terkadang kepala daerah juga dilibatkan menjadi tim sukses.

Dalam pertarungan ada menang ada kalah. Begitu juga dengan pertarungan politik seperti pemilihan legislatif lalu. Dari ribuan orang yang bertarung hanya puluhan saja yang dapat duduk menjadi wakil rakyat di Parlemen.

Beberapa diantaranya bahkan petarung-petarung lama, yang saat ini masih duduk di kursi DPRD, baik Kabupaten/Kota, Provinsi dan DPR RI.

Salah satunya adalah Zainuddin Isman. Pria kelahiran Nanga Semangut, Kapuas Hulu  24 Mei 1956. Dia aktif di kancah politik sejak tahun 1999 menjadi anggota MPR RI utusan Daerah.

Sekitar 88 guru dari 50 sekolah mendeklarasikan pendidikan anti kekerasan yang memuat  12 poin.

Pembacaan deklarasipun dilakukan bersama seluruh guru itu dipimpin langsung oleh Ketua BEM FKIP Untan, Imam Wahyudi, beberapa waktu lalu.

12 poin deklarasi yang dibacakan terdiri dari   Sekolah beserta komponennya menerapkan “pendidikan ramah” dan “pendidikan tanpa kekerasan” di sekolah, Sekolah yang ramah bagi siswa merupakan sekolah yang berbasis pada hak asasi, kondisi belajar mengajar yang efektif dan berfokus pada siswa, dan memfokuskan pada lingkungan yang ramah pada siswa.

Sempat menghiasi pemberitaan media cetak, Pemerintah Provinsi Kalbar melakukan rekonsiliasi selisih aset.

Sebelumnya selisih nilai asset mencapai nominal Rp 140 Milyar lebih dari total nilai aset yang bernilai Rp 1,9 Triliun. Selisih nilai aset tersebut pula menjadi temuan semetara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemprov tahun 2008. Untuk itulah Pemprov melakukan rekonsiliasi terkait nilai aset.

Sampah perkotaan merupakan permasalahan semua orang, termasuk di Kota Pontianak.

Warga sering kali membuang sampah sembarangan yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor, penyumbatan aliran sungai yang pada akhirnya menyebabkan banjir.

Fraksi PKB mengharapkan agar dalam Raperda ini ada ada pasal yang menjamin, melindungi, dan mempermudah usaha-usaha kecil dan menengah di Kota Pontianak.

Hal tersebut di atas diungkapkan FKB dalam pandangan umum fraksi DPRD Kota Pontianak mengenai Raperda Perijinan Usaha Perdagangan, Rabu, (21/5). Mereka berharap Perda ke depan bisa menjamin pedagang kecil untuk berkembang dan mengembangkan usahanya.